Nalar.ID

Herman Suryatman: Penggerak Reformasi Birokrasi di Tingkat Desa

Nalar.ID, Jakarta – Reformasi birokrasi sampai ke jantungnya. Istilah itu tepat menggambarkan apa yang dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman. Tak hanya di tingkat kabupaten, ia juga melakukan gebrakan hingga ke desa.

Gagasan itu dimulai dengan membangun disruptive innovation. Terdiri atas inovasi disruptive bureaucratic reform melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Super Aplikasi e-Office.

Inovasi lainnya diterapkan di level desa, yakni disruptive village development dengan terobosan SAKIP Desa.

Herman menuturkan inovasi yang diinisiasinya berangkat dari visi ‘Sumedang Simpati’ tahun 2023. Serta mimpi besar Bupati dan Wakil Bupati Sumedang untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien.

“Serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Saya merancang formula kebijakan bersama semua ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Herman Suryatman, saat Malam Anugerah ASN 2020 beberapa waktu lalu.

Dengan memegang komitmen ‘Kabupaten Sumedang be the first, be the best, be different’, ia sadari harus terus berinovasi dan menjadikannya sebuah sistem.

“Pada akhirnya, Sumedang bisa melakukan distruptive innovation. Kata kuncinya: innovate or die,” sambungnya.

Dana Desa

Pria penerima Piala Adhigana dari kategori PPT Teladan Anugerah ASN 2020 ini menambahkan, sebelum menerapkan SAKIP Desa, dana desa Rp 303 miliar belum terasa manfaatnya. Khususnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, yakni melalui inovasi SAKIP Desa di 270 desa di Kabupaten Sumedang.

Hal ini, lanjutnya dipacu agar pengelolaan anggaran bisa berbasis kinerja dan berorientasi hasil. Semua kepala desa menyusun rencana kinerja dan melakukan perjanjian kinerja dengan camat yang dapat dimonitor pada Super Aplikasi e-Office.

Sebelum inovasi SAKIP Desa diterapkan, angka kemiskinan Kabupaten Sumedang mencapai 9,76 persen. Sementara, angka prevalensi stunting sangat tinggi, yakni 32 persen.

Kedua angka itu diatas rata-rata Jawa Barat, bahkan nasional. Begitu pula indeks desa membangun tahun 2018 menunjukkan, ada satu desa tertinggal, 201 desa berkembang, 67 desa maju, dan 1 desa mandiri.

Setelah inovasi SAKIP Desa diterapkan, angka kemiskinan Kabupaten Sumedang turun menjadi 9,06 persen. Angka prevalensi stunting turun menjadi 24 persen.

Sementara untuk indeks desa membangun tahun 2019 mengalami peningkatan. Sudah tidak ada desa tertinggal di Kabupaten Sumedang, 175 desa berkembang, 91 desa maju, dan 4 desa mandiri.

Berdasarkan penilaian AKIP dua tahun lalu, Kabupaten Sumedang di peringkat 27 dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat dengan nilai 48,58 (C). Saat ini, Kabupaten Sumedang di peringkat 7 dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, dengan capaian nilai 67,26 (B).

Menurutnya, ada keunikan dan kebaruan pada tata kelola pemerintahan di 270 desa pada 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang.

“Kini, sistem anggaran telah berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil. Ada sinergi antara kabupaten, kecamatan dan desa. Dengan berbasis digital semua terintegrasi lebih efektif, efisien dan transparan,” jelasnya.

Kolaborasi Stakeholder

Ia juga telah membangun kolaborasi pentahelix dengan Telkomsel, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Prasetya Mulya, dan lainnya.

Ke depan, pihaknya akan melibatkan masyarakat untuk mengembangkan inovasi conversational government, yaitu aplikasi, di mana masyarakat bisa berbincang dengan pemerintah melalui aktualisasi artificial inteligent.

Sementara inovasi Super Aplikasi e-Office yang dibangun tahun 2019, kini sudah efektif digunakan oleh perangkat daerah. Mulai dari kabupaten hingga kecamatan. Bahkan kini telah dikembangkan hingga tingkat desa.

Sebelum inovasi Super Aplikasi e-Office dibangun, indeks SPBE diangka 2,46. Kini indeks SPBE Kabupaten Sumedang diproyeksikan termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Tata kelola pemerintahnya juga dirasakan lebih efektif dan efisien.

Herman menambahkan, inovasi SAKIP Desa dan Super Aplikasi e-Office sudah mulai diterapkan oleh Kabupaten Pangandaran, Jombang, dan Karanganyar. Demikian pula kabupaten/kota di Jawa Barat dan di Indonesia yang mulai terkonfirmasi untuk mereplikasi kedua inovasi tersebut.

Jika SAKIP Desa direplikasi di Jabar atau Indonesia, ada sekitar 72 ribu desa di Indonesia yang nantinya tata kelola desanya berbasis kinerja dan berorientasi hasil.

“Setiap rupiah, betul-betul dikelola dengan baik dan akuntabel. Maka, anggaran untuk dana desa se-Indonesia yang menembus Rp 72 triliun bisa dihemat lebih-kurang 15 persen. Kita bisa hemat uang negara Rp 10 triliun lebih,” tutupnya.

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi