Nalar.ID

16 Posko Pengaduan Hukum Bentukan LPBHNU, Apa Saja?

Nalar.ID, Tangerang – Lembaga Penyuluhan dan Batuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kabupaten Tangerang memastikan hadir memberikan bantuan hukum dan pemahaman hukum bagi seluruh kalangan masyarakat di setiap kecamatan.

Dikutip sejumlah media, Dewan Penasehat LPBHNU Kabupaten Tangerang, KH. Encep Subandi menuturkan, pengukuhan LPBHNU Kabupaten Tangerang ini dilandasi atas minimnya pemahaman hukum warga Nahdliyyin.

“Adanya LPBHNU, kami mau warga Nahdliyyin, terutama di Kabupaten Tangerang paham hukum. Kami tidak menutup diri bagi warga atau masyarakat lain di luar Nahdliyyin yang butuh bantuan hukum,” katanya usai mengukuhkan 16 pengacara muda LPBHNU di Pondok Pesantren Nur Antika, Kampung Kadu, Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Minggu (23/8/2020) lalu.

Ketua LPBHNU Kabupaten Tangerang, Thonthowi Jauhari mengungkapkan, langkah awal ini yang dilakukan pihaknya ini guna memberikan penyuluhan hukum ke masyarakat.

Pihaknya pun akan membuka posko pengaduan di seluruh kecamatan.

“Untuk awal, kita baru buka 16 titik posko pengaduan di Kecamatan Tigaraksa dan Balaraja,” jelasnya.

Selanjutnya, bantuan hukum tak hanya penyuluhan. Tetapi, memberikan kajian-kebijakan hukum dan menerima konsultasi hukum litigasi atau non-litigasi. Serta memberikan pendampingan hukum.

Selain itu pihaknya juga memberikan pendapat hukum (legal opinion). Serta penelitian, pengembangan hukum dan HAM.

“Karena kami bergerak di jalan LBH, kami akan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara ikhlas tanpa iming-iming nominal,” tambahnya.

Diketahui, pengurus harian LPBHNU disahkan melalui surat keputusan Nomor: 13/A.II.04/09/2015 dan ditandatangani oleh Rais Aam, KH Ma’ruf Amin, Katib Aam, KH Yahya Cholil Staquf, Ketum PBNU, KH Said Aqil Siroj, dan Sekjen PBNU, H A Helmy Faishal Zaini.

Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi