Presiden Joko Widodo meminta jajarannya tetap fokus mengatur dan menjaga titik keseimbangan pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan.
Nalar.ID, Jakarta – Sehari sebelum sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 2 November lalu, Presiden Joko Widodo sempat menerima laporan terakhir dari jajarannya di kabinet.
Dari laporan terakhir yang diterima oleh Presiden, sehari sebelum sidang kabinet paripurna digelar, kasus aktif Covid-19 di Tanah Air lebih baik. Serta lebih rendah dari perkembangan rata-rata dunia. Tentu saja, ini angin segar bagi Indonesia, yang hampir setahun dilanda wabah pandemi.
Secara bersamaan, Presiden meminta jajaran untuk fokus dalam mengatur dan menjaga keseimbangan pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan. “Sudah puluhan kali saya sampaikan hal ini. Ini perlu saya tekankan,” ujar Presiden Jokowi, saat menyampaikan pengantar di sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Presiden merinci beberapa indikator penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Ia mengungkapkan, Indonesia memiliki kasus aktif sebesar 13,78 persen. Sementara, rata-rata dunia kasus aktifnya 25,22 persen. “Ini terus harus ditekan, sehingga angka 13,78 persen itu bisa kembali kita perkecil,” tambahnya.
Demikian pula tingkat kesembuhan yang semakin hari semakin baik. Diakuinya, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia menembus 82,84 persen. Besaran itu di atas rata-rata kesembuhan dunia yang berada di angka 72 persen. “Jadi angka kesembuhan kita juga lebih baik. Maksudnya, agar diperbaiki lagi,” tukasnya.
Angka Kematian
Sementara, angka kematian atau kasus meninggal di Indonesia masih tetap lebih tinggi dari angka rata-rata kematian di dunia. Presiden pun meminta jajarannya fokus memperhatikan hal itu.
Jokowi menyebut, angka kematian di Indonesia sudah menyentuh angka 3,38 persen. Sementara, rata-rata dunia berada di kisaran 2,5 persen. Lagi-lagi, Jokowi meminta semua jajarannya memberikan perhatian lebih.
Selain itu, pihaknya juga meminta hati-hati dan tetap waspada oleh kemunculan gelombang kedua Covid-19. Saat ini, di negara-negara Eropa, lanjutnya, muncul gelombang kedua pandemi. Kenaikannya sangat drastis. Maka itu, Jokowi meminta banyak pihak tidak lengah, mudah teledor, dan tetap waspada. Presiden mengamati, ada kenaikan sangat drastis pandemi ini di beberapa negara, seperti Prancis, Italia, Inggris, Jerman, dan Spanyol.
Berikutnya, Presiden menyampaikan realisasi anggaran tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali terkoreksi negatif pada kuartal III tahun 2020. Ia meminta realisasi anggaran tahun depan dirancang sejak sekarang. Tujuannya, agar realisasi dapat berjalan sejak awal tahun.
“Setelah Bapak/Ibu menerima DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran), itu bisa ada lelang. Harapannya, Januari, Februari, dan Maret tidak stuck. Setelah masing-masing kementerian dan lembaga menerima DIPA, maka saat itu pula, proses lelang dan belanja anggaran dapat dilakukan,” ujar Jokowi.
Ia juga menekankan perlunya dikebut realisasi bantuan sosial. Konsumsi rumah tangga menjadi persoalan yang membuat pertumbuhan ekonomi kuartal II dan kuartal III terkoreksi negatif. Begitu pula belanja-belanja modal. Terutama infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan kementerian lainnya.
Konsumsi Rumah Tangga
Jokowi telah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III, terkoreksi tiga persen dibandingkan triwulan ketiga tahun lalu. Dengan begitu, Indonesia dua kali mencatat pertumbuhan ekonomi terkoreksi negatif.
Kondisi ini diperkuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di mana pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen. “Salah satu sebabnya, konsumsi rumah tangga lebih-kurang minus empat persen di periode yang sama,” sambung Jokowi.
Presiden menilai pemerintah memiliki kewajiban memperkuat permintaan. Kendati begitu, ia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III dalam tren positif. Soalnya, lebih baik ketimbang tiga bulan sebelumnya.
“Kondisi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Dibandingkan negara lain, (Indonesia) jauh lebih baik. Ini patut kita beri tekanan di kuartal keempat. Kuartal terakhir tahun ini harus benar-benar dimanfaatkan. Realisasi belanja pemerintah harus berada di titik paling maksimal,” tambahnya.
Perpanjangan GSP
Presiden meminta kepada Dirjen, Direktur, dan seluruh jajarannya agar kuartal keempat bisa maksimal. “Syukur, dapat masuk positif di kuartal keempat, sehingga anggaran, spending, harus jadi kejar-kejaran buat kita semua,” katanya.
Poin berikutnya, Presiden Jokowi juga menyinggung soal peluang untuk memulihkan, sekaligus meningkatkan kondisi investasi di Indonesia.
Di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi, Indonesia baru saja memperoleh perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat (AS). Fasilitas itu memungkinkan produk-produk Indonesia lebih mudah masuk pasar AS.
“Harapannya, ekspor kita akan bisa naik melompat karena pemberian GSP ini. Kesempatan perpanjangan fasilitas itu dapat menarik investasi ke Indonesia. Orang ingin mendirikan industri, pabrik, dan perusahaan di Indonesia akan jadi lebih menarik karena untuk masuk ke AS, kita diberikan fasilitas itu,” tandas Jokowi.
Fasilitas GSP mencuat usai kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, ke Indonesia pada 29 Oktober 2020 lalu. Lawatan Pompeo itu bagian dari pertemuan bilateral dan kunjungan turnya ke empat negara Asia, yakni India, Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia.
Jokowi mengingatkan jajarannya memaksimalkan perpanjangan fasilitas GSP itu. Perpanjangan GSP ini harus menjadi peluang untuk memperbaiki investasi Indonesia. “Perpanjangan GSP menjadi kesempatan besar Indonesia. Kita satu-satunya negara di Asia yang dapat fasilitas itu,” tambahnya. Presiden berharap, nilai ekspor Indonesia dapat merangkak naik dengan pemberian fasilitas GSP.
Genjot Investasi
Terkait investasi, Jokowi mengingatkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi untuk menggenjot pertumbuhan investasi di kuartal keempat 2020. Tujuannya, agar kuartal pertama tahun 2021, yaitu Januari, Februari, dan Maret, sudah mulai kembali bergerak.
Dalam penjelasan resminya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyebut perpanjangan GSP ditujukan ke lebih dari 700 produk ekspor asal Indonesia. Menlu Retno juga menitikberatkan kenaikan nilai ekspor produk Indonesia yang menggunakan fasilitas GSP di tahun ini.
“Selama pandemi, sejak Januari hingga Agustus 2020, nilai ekspor Indonesia yang menggunakan fasilitas GSP, sebesar 1,87 miliar dolar AS (Rp27,3 triliun). Atau naik 10,6% ketimbang periode serupa di tahun sebelumnya,” jelas Retno.
Hal senada turut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. Ia mengatakan perpanjangan GSP berpeluang bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperluas pasar ke AS secara lebih mudah.
“Terlebih sekarang harga komoditas Tiongkok sedang tidak kompetitif di pasar AS karena penerapan tarif impor dari negara itu. Ini berkah besar Indonesia dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit ini,” papar Teten.
Terlebih, produk-produk yang mendapatkan fasilitas GSP berasal dari kelompok produk yang banyak menyerap tenaga kerja, serta di produksi oleh para pelaku UKM di Indonesia.
Pihaknya berencana mengusulkan penambahan jenis produk yang dapat memperoleh GSP. Khususnya produk karya produksi UKM. “Selain itu, produk UKM yang masuk GSP perlu di produksi dalam suatu kawasan atau sentra. Atau dengan bentuk factory sharing, sehingga terbentuk ekosistem yang efisien,” tuturnya.
Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ceppy F. Bachtiar
Komentar