Jakarta, Nalar.ID – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Sri Puguh Budi Utami, menyebut, lima unit pelaksana teknis (UPT) Pemasyarakatan berhasil diusulkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2018. Utami menyampaikan hal ini saat memberi pengarahan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, Senin (12/11).
“Ada lima UPT Pemasyarakatan diusulkan menjadi WBK. Ada Lapas IIA Metro, Lapas Kelas IIA Cibinong, Lapas Kelas IIA Salemba, Rutan kelas I Cirebon, dan LPP Kelas IIA Malang,” kata Utami.
Sri menambahkan, apresiasi telah disiapkan oleh Ditjen PAS maupun Kementerian Hukum dan HAM bagi satuan kerja (satuan kerja) yang berhasil menjadi WBK. “Ini bukti keberhasilan menghadapi tantangan,” ungkap Utami.
Dalam arahan ini, ia mendorong lima satker dalam perencanaan. Baik jangka pendek, menengah, atau panjang, dan memberi penguatan pada jajaran satker untuk memertahankan kinerja karena akan ada penilaian lanjutan. “Nanti ada praktisi dan akademisi datang ke UPT Pemasyarakatan yang diusulkan menjadi WBK. Enggak ada cara lain agar tetap fokus,” sambungnya.
Ia berharap, lima UPT Pemasyarakatan ini jadi rujukan UPT Pemasyarakatan lain. Termasuk sumber daya manusia dengan peran strategis dan membuat organisasi lebih baik, juga perlu disiapkan. Ini, untuk mendorong UPT Pemasyarakatan lain mendapat predikat WBK selanjutnya.
“Misalnya di sekitar Malang, bisa belajar di LPP Malang. Lapas Metro bisa jadi rujukan di Lampung. Kalapas juga harus up-grade pengetahuan agar organisasi jadi lebih kuat dan besar. Tak hanya bebas korupsi, tapi juga melayani,” imbuhnya.
Utami mengungkapkan, bagian tersulit dalam WBK adalah memertahankan mindset pegawai sebagai pilot project seluruh UPT Pemasyarakatan. Senada dengan Utami, Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Yusfahruddin, menyatakan bahwa memertahankan lebih berat ketimbang meraih. Ia berharap, para petugas pemasyarakatan tetap melaksanakan tugas sesuai SOP.
Di tempat serupa, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Harun Sulianto, mengatakan, dari 1.000 usulan WBK seluruh Indonesia, ada 109 satker lolos. Lima diantaranya adalah UPT Pemasyarakatan.
“Saya sarankan, lima satker yang diusulkan jadi WBK, studi ke satker peraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pesan Menteri PAN-RB, bagi satker yang diusulkan dapat WBK, harus bisa memertahankan integritas, memperkuat pengawasan, serta menjaga kepercayaan publik dan pemerintah,” ungkap Harun.
Pembangunan Zona Integritas WBK atau WBBM, merupakan isu strategis pemasyarakatan di 2018. Setiap tahun, Kementerian PAN-RB, menerima ribuan usulan Zona Integritas WBK/WBBM. Penilaian melibatkan lembaga lain, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Ombudsman RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ada 6 aspek yang dinilai, yakni manajemen perubahan, manajemen SDM, pelayanan publik, tata laksana, akuntabilitas, dan pengawasan.
Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ceppy F. Bachtiar
Komentar