Nalar.ID

7 Langkah Pemerintah Perbaiki Neraca

Nalar.ID – Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, tidak ada bagi bangsa Indonesia pesimis di bidang ekonomi.

“Sebab kita memiliki sumber daya luar biasa besar. Punya bonus demografi. Yang kita butuhkan adalah mengelola semua resources dengan baik. Ini untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi,” kata Iskandar, dalam diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (15/11).

Dalam menghadapi perlambatan ekonomi global, kata Iskandar, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi. Jangka pendek, pemerintah akan memperkuat neraca perdagangan. Diantaranya meningkatkan produk ekspor dan mendorong industri substitusi impor.

Hemat Devisa
Maka itu, ada tujuh langkah jangka pendek yang dilakukan. Mulai dari Implementasi Mandatori B3o, Gasifikasi Batubara, Penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (Tppi), Pembangunan Smelter untuk Hilirisasi Produk Tambang hingga Green Refinery di Plaju Sumatera Selatan. Serta Kebijakan Bea Masuk dan Percepatan Perjanjian Perdagangan (Rcep, I-Eu Cepa, Gsp, Bia Taiwan).

Pertama, terlaksananya Implementasi Mandatori B30 tahun 2020 dengan penyaluran FAME sebesar 9,6 juta kL. “Ini menghemat devisa USD 4,8 miliar. Itu juga akan menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) biosolar di dalam negeri yang berbasis sumber daya lokal seperti minyak sawit,” kata Iskandar.

Kedua, mengurangi ketergantungan impor melalui substitusi LPG sebesar 1,08 juta ton/ per tahun atau lebih-kurang Rp 9 triliun per USD 648 juta, dengan asumsi harga LPG 600 USD per ton.

Selain itu mempercepat pembangunan pabrik gasifikasi batubara dengan kapasitas 1,8 juta ton per tahun DME (proyek Tanjung Enim dan Peranap), 450 ribu ton per tahun polypropelene (proyek Tanjung Enim), dan 570 ribu ton per tahun pupuk urea (Tanjung Enim).

Green fuel
Ketiga, meningkatkan produksi petrokimia di dalam negeri melalui pengembangan PT TPI beserta tiga anak perusahaan, yakni TPPI, Polytama dan PON. Serta mengurangi impor produk petrokimia dan menghemat devisa negara USD 1 miliar per tahun.

Keempat, mendorong industri nikel untuk membangun fasilitas pengolahan. Sampai dengan 2019, telah dibangun 21 smelter. Serta, menguatkan industri hilir aluminium yang terintegrasi dengan industri hulu melalui sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kelima, menugaskan PT Pertamina mengembangkan green fuel seperti diesel nabati dan bensin nabati, yang berbasis minyak sawit di beberapa kilang Pertamina. Terutama di kilang Plaju, Sumatra Selatan.

“Pengembangan green fuel ini masih tahap penelitian dan percobaan untuk menggantikan BBM berbasis fosil melalui mekanisme co-processing dan stand-alone,” ujarnya.

Keenam, soal bea masuk, pemerintah menerapkan kebijakan BMTPS. Ini ditujukan guna melindungi produk dalam negeri dari masuknya produk impor sejenis.

Adapun, jenis produk yang dikenakan BMTPS tertuang dalam Permenkeu nomor PMK 161/PMK.010/2019, PMK 162/PMK.010/2019, dan PMK 163/PMK.010/2019. Langkah ke tujuh, yaitu percepatan perjanjian perdagangan (Rcep, I-Eu Cepa, Gsp, Bia Taiwan).

Penulis: Febriansyah | Editor: Radinka Ezar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi