Nalar.ID

AJI Jakarta Kecam Intimidasi Jurnalis di Aksi ‘211’

Jakarta, Nalar.ID – Kasus intimidasi terhadap jurnalis kembali terjadi di Jakarta. Kali ini korbannya adalah jurnalis media Detik.com saat meliput unjuk rasa ‘211’, Jumat (2/11) lalu.

Intimidasi, berawal saat jurnalis itu memotret sampah yang berserakan di lokasi aksi. Tepatnya di sekitar kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta.

Peserta aksi yang melihat aktivitas jurnalis tersebut, lantas mempertanyakan untuk apa memotret sampah. Kemudian, peserta aksi lain meminta jurnalis itu menghapus foto sampah. Di bawah tekanan, foto tersebut, akhirnya dihapus.

Tak hanya itu, ada seorang pengunjuk rasa yang menanyakan apakah jurnalis itu bagian dari ‘cebong’ –sebutan bagi kelompok pendukung Presiden Jokowi. Sang jurnalis, menjawab tegas: bukan. Namun jurnalis itu tetap diinterogasi dibawah tekanan.

Awalnya, kasus intimidasi itu viral di media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Akun Instagram @jasmevisback mengunggah data pribadi KTP dan kartu pers milik jurnalis. Bahkan di akun Facebook Tryas Ramandest, ikut mengunggah foto KTP dan kartu pers jurnalis dengan menulis pesan bernada kekerasan.

Menurut siaran tertulis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, yang diterima Nalar.ID, Minggu (4/11), mengatakan intimidasi terhadap wartawan bisa dijerat pasal pidana KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang Pers.

“Setiap orang melawan hukum, dengan sengaja melakukan tindakan berakibat menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers dan kerja-kerja jurnalistik, dapat dipidana penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta,” ungkapnya.

Dalam negara demokrasi, jurnalis dilindungi oleh UU Pers saat bekerja. Mulai mencari bahan berita, memeroleh, memiliki, menyimpan, mengolah, hingga menyampaikan informasi yang didapat kepada publik. AJI Jakarta juga menyatakan, bila jurnalis diintimidasi dan dihalang-halangi saat liputan, hak masyarakat untuk memperoleh berita yang benar dan akurat terhambat.

AJI Jakarta menegaskan, jika ada masalah dengan pemberitaan, disediakan mekanisme hak jawab, koreksi, dan pengaduan ke Dewan Pers. Pihaknya mengimbau, semua media secara kelembagaan untuk tetap profesional, berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, dan independen menyiarkan berita. Jurnalis di lapangan pun perlu waspada saat liputan.

Atas insiden tersebut, AJI Jakarta menyerukan dan menyatakan:

  1. Mengecam tindakan pengusiran jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya oleh sekelompok massa aksi 211. Sebab hal ini telah mengancam kebebasan pers di republik ini.
  2. Mengingatkan kepada masyarakat bahwa menghalangi aktivitas jurnalistik dapat dijerat pidana, Pasal 18 UU Pers Tahun 1999 dengan ancaman penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500juta.
  3. Mendorong kepolisian untuk mengambil tindakan hukum agar ke depan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Sebab, jika tidak pers yang menjadi pilar keempat demokrasi akan menjadi taruhannya.
  4. Mengimbau semua media untuk memberikan perlindungan kepada jurnalisnya yang menjadi korban intimidasi dan persekusi.

Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi