Nalar.ID

Akademisi Emir Chairullah: Pendekatan Resolusi Konflik Bisa Hentikan Kekerasan Papua

Nalar.ID, Jakarta – Guna menghindari bertambah jumlah korban di kedua belah pihak, baik aparat TNI/Polri atau TPNPB OPM (KKB), serta masyarakat sipil yang dianggap berafiliasi dengan keduanya, pemerintah harus mulai mengubah pendekatan menyelesaikan konflik kekerasan di Papua.

Menurut Dosen Hubungan Internasional di President University, Jababeka, Emir Chairullah, pemerintah tak cukup hanya menggunakan pendekatan kesejahteraan.

“Apalagi keamanan, untuk mengakhiri konflik Papua. Hal ini terbukti tak efektif menyelesaikan konflik yang sudah terjadi selama puluhan tahun,” kata Emir, dalam keterangan tertulis diterima Nalar.ID.

Pemerintah mau tidak mau, lanjutnya, harus menggunakan kembali pendekatan resolusi konflik dalam menangani kasus bernuansa separatisme. Sebab, pendekatan ini pernah dicoba di masa Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid.

“Dan terbukti relatif efektif mengurangi kekerasan di Papua. Berdasarkan berbagai riset (seperti Chairullah, 2019 dan Sugandi, 2008), kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dan pihak separatis di Papua relatif mereda karena penerapan resolusi konflik yang kemudian berwujud otonomi khusus di provinsi itu,” jelasnya.

Pendekatan resolusi konflik dialog ini, sambungnya, juga berhasil mengakhiri konflik seperatisme yang sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh pada 2005.

Sayangnya, kata Emir, pemerintah pusat kemudian tak konsisten menerapkan kebijakan Otonomi Khusus Papua sejak diberlakukan tahun 2001.

Menurutnya, pemerintah lebih sering mengabaikan mandat UU No.21/2001 tentang Otsus Papua itu dengan lebih mengedepankan pendekatan ekonomi dan keamanan ketimbang pendekatan politik yang mengutamakan negosiasi.

Selain itu, pemerintah juga cenderung mengaburkan makna otsus yang seharusnya lex specialis menjadi lex generalis.

“Akibatnya, kepentingan orang asli Papua (OAP) yang menjadi tujuan utama dari pemberlakuan UU Otsus menjadi tereduksi atau bahkan terabaikan,” tukasnya.

Oleh karena itu, jika masyarakat Indonesia ingin menjaga stabilitas keamanan di Papua, pemerintah harus mau mengakomodasi usulan dialog yang diajukan masyarakat dan elit Papua.

“Langkah ini diyakini tak membuat pemerintah pusat menjadi kehilangan muka di mata masyarakat. Justru dialog membuktikan kalau pemerintah mau mendengarkan aspirasi masyarakatnya, terutama OAP,” tambahnya.

Hal yang sama–dialog maupun negosiasi–juga harus dilakukan pihak TPNPB OPM guna segera mengakhiri kekerasan ini. Jika ingin membuat OAP hidup aman dan bebas dari teror, TPNPB atau KKB, harus mau mengakhiri upaya kekerasan yang selama ini digunakan.

Kecuali kalau tujuannya hanya membuat masyarakat terus hidup dalam ketakutan dan bukan menyejahterakan OAP.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi