Nalar.ID

Alasan HIPMI Minta Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Direvisi

Jakarta, Nalar.ID – Rencana pembaruan aturan paket kebijakan ekonomi jilid XVI yang diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu, mendapat sorotan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Priamana Djan, dalam keterangannya belum lama ini meminta kebijakan tersebut direvisi.

“Karena tidak pro UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Kebijakan ini bikin sulit pengembangan usaha kecil di Indonesia dan enggak berpihak kepada pengusaha dalam negeri. Ini harus segera direvisi,” tukas Pria.

Menurutnya, revisi kebijakan ini diperlukan aturan yang memungkinkan penanaman modal asing (PMA) secara penuh 100 persen tanpa kemitraan dengan pengusaha dalam negeri. Sebab itu, aturan ini tak sesuai keinginan Presiden Jokowi yang ingin mendorong usaha UMKM di Indonesia.

“Kalau PMA enggak lagi mengharuskan kemitraan dengan pengusaha dalam negeri, ini sangat tidak pro UMKM. Padahal, sebelumnya, Pak Jokowi concern pada penguatan UMKM di Indonesia,” ungkapnya.

Diketahui, sebelumnya pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI. Dalam kebijakan itu, ada sejumlah aturan berujung polemik. Diantaranya, diubahnya aturan PMA, yang sebelumnya maksimal 95 persen, menjadi 100 persen di beberapa bidang usaha.

Penulis: Erha Randy | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi