Nalar.ID

Anggota DPR Ali Zamroni: Kemendikbud Harus Kaji Kesiapan Panduan Pembelajaran Siswa

Nalar.ID, Jakarta – Panduan pembelajaran selama pandemi Covid-19 perlu ditinjau kembali. Anggota DPR RI Komisi X Ali Zamroni menilai menurut panduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud), hanya daerah zona hijau yang diperbolehkan melaksanakan belajar tatap muka, yakni 6%, atau sekitar 85 kabupaten/kota zona hijau se Indonesia.

Ali berpendapat, sebaiknya ada penundaan kegiatan belajar-mengajar (KBM) di sekolah jika saat ini hanya ada 6% sekolah yang berada di zona hijau.

“Kebijakan itu akan membuat masyarakat gusar dan tanya-tanya tentang jaminan keamanan jangka panjang untuk siswa dan guru. Masih banyak yang harus diatur secara rinci jika KBM tatap muka akan dilakukan,” kata Ali Zamroni, kepada Nalar.ID, Selasa (17/6/2020).

Antara lain, lanjut Ali, terkait koordinasi dan sosialisai Kemendikbud kepada pemda yang di zona hijau, apakah sudah maksimal. Jangan sampai, kata Ali, kebijakan itu membuat situasi panik atas ketidaksiapan orang tua siswa.

Fokus PJJ

Persoalan urgent lain yang harus diperhatikan adalah kebutuhan anggaran untuk KBM tatap muka ini. Menurutnya, apakah pemda sudah merancang kesiapan anggaran untuk memfasilitasi hal itu.

Berdasarkan data panduan Kemendikbud, hanya 6% wilayah di Indonesia, atau sekitar 85 kabupaten yang sudah zona hijau.

“Bagaimana dengan 94% atau 492 kabupaten lainnya yang masih kuning, orange, dan merah? Jika pemerintah hanya memperhatikan kondisi belajar bagi zona yang aman, padahal hanya sedikit dari sekian banyak sekolah yang tak membuka aktivitas belajar tatap muka, bagaimana nasib belajar siswa yang daerahnya masih kawasan zona awas?,” tanya Ali.

Ketiadaan Sarana

Selain itu, sekolah-sekolah di zona hijau juga belum tentu siap melaksanakan KBM tatap muka. Terlebih, kata Ali, sekolah-sekolah di zona hijau rata-rata bukan di daerah perkotaan.

“Artinya, sekolah itu tidak memiliki sarana dan akses kesehatan memadai. Penundaan bisa dilakukan, dengan catatan, Kemendikbud harus me-review sistem pembelajaran daring yang sudah berjalan selama ini. Lebih memperhatikan kebutuhan siswa dalam fasilitas PJJ,” jelasnya.

Selain itu, pemerataan akses teknologi PJJ yang tak sama antar daerah juga harus ada solusi. Contohnya, di Lebak Selatan, akses internet bagi pelajar masih sangat sulit.

“Siswa kurang mampu harus diberikan kuota internet agar tetap ikut KBM secara daring. Materi pembelajaran dirancang efektif dan tidak membebani siswa,” tukasnya.

Review

Ali berpendapat jika belum siap, sebaiknya ditunda sampai akhir tahun 2020. Menurutnya itu akan lebih baik. Dengan syarat, Kemendikbud harus me-review sistem pembelajaran daring.

“PJJ yang telan berjalan selama ini dan disempurnakan, serta tidak membebani siswa dan orang tua,” imbuhnya.

Saat ini, setidaknya Kemendikbud perlu melakukan reformasi sistem pembelajaran jarak jauh yang dinilai kurang maksimal.

Selain itu harus digiatkan akses internet di sekolah dan fasilitas TIK di sekolah secara memadai. Jangan sampai ada sekolah yang tak memadai akses TIK-nya untuk sistem PJJ.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Pusat Pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPSDP), Rifky Hermiansyah.

“Saat ini Kemendikbud punya pekerjaan rumah besar sistem pembelajaran di masa pandemi. Guru atau siswa sama-sama belum terbiasa dengan sistem PJJ. Maka, masa uji coba dua bulan waktu yang tepat untuk membenahi itu semua,” kata Rifky.

Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi