Nalar.ID

Anggota DPR Meutya Hafid: Perusahaan Pers Perlu Diberi Insentif Relaksasi Pajak

Nalar.ID, Jakarta – Pandemi Covid-19 berdampak krisis di berbagai bidang dan tidak luput bagi industri pers atau media massa. Sebab, industri pers turut terdampak wabah ini.

Maka itu, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Meutya Hafid meminta perusahaan pers dimasukkan dalam kategori industri yang mendapat insentif berupa relaksasi pajak.

“Diketahui, kehadiran pers justru menjadi krusial untuk diseminasi informasi yang baik saat ini,” ucap Meutya, dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2020).

Ia menilai, pekerja pers dapat dibilang menjadi bagian dari garda terdepan–selain paramedis–karena ikut ‘berperang’ dalam menerjang gelombang berita hoaks terkait Covid-19 dengan informasi yang valid dan akurat.

Poin Komunikasi

Ia menyatakan, ada sejumlah poin hasil komunikasi DPR dengan Dewan Pers dalam membantu perusahaan pers saat ini. Antara lain penghapusan kewajiban membayar Pph 21, 22, 23, dan 25 selama tahun 2020, serta penangguhan pembayaran denda-denda pajak terhutang sebelum tahun 2020.

Selain itu adanya keberpihakan dengan memberikan alokasi diseminasi program dan kinerja pemerintah untuk perusahaan yang terdaftar di Dewan Pers.

“Insentif kepada perusahaan pers sangat penting. Ini untuk memastikan keberlangsungan hidup perusahaan pers yang kredibel di tengah situasi krisis,” katanya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi