Nalar.ID

Anggota DPR RI, Ali Zamroni: Pendidikan Nonformal Jangan Dinomorduakan

Nalar.ID, Jakarta – Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X, para pegiat pendidikan masyarakat nonformal mempermasalahkan adanya restrukturisasi di tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penghilangan nomenklatur pendidikan masyarakat dan kesetaraan dinilai akan berdampak pada dikotomi antara pendidikan formal dan nonformal.

Padahal, dua jenis pendidikan ini dilindungi oleh undang-undang dan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Pendidikan masyarakat dan kesetaraan memerlukan penguatan dan supporting yang khusus. Menggabungkan pendidikan formal dan nonformal ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dinilai tidak tepat,” ujar Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra, Ali Zamroni, kepada Nalar.ID, Kamis (23/1/2020).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 dan Peraturan Mendikbud Nomor 45 Tahun 2019, inti kedua aturan itu ialah mengenai konsolidasi Eselon 1 di Kemendikbud setelah Pendidikan Tinggi (Dikti) dikembalikan ke Kemendikbud.

Namun, ada penggabungan dan penghilangan beberapa unit kerja di Kemendikbud. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas akan digabung dengan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan nomenklatur baru Ditjen PAUD dan Dikdasmen.

Alternatif Pendidikan

Selain dikmas dari nomenklatur direktorat jenderal, unit-unit kerja di bawah Ditjen PAUD dan Dikdasmen tidak ada yang khusus menangani Dikmas. Hal ini dinilai akan berakibat buruk kepada perkembangan pendidikan nonformal, yang tak hanya mendidik anak-anak putus sekolah. Tetapi memberantas buta huruf, memberdayakan masyarakat melalui berbagai pelatihan, kursus dan keterampilan lain.

Ali Zamroni mengatakan bahwa dengan penghilangan seperti ini, pendidikan masyarakat nonformal seakan dinomorduakan. Mereka merasa kehilangan rumah disaat nomenklatur Dikmas sudah tak ada lagi dalam struktur organisasi kerja Kemendikbud.

“Apakah Pak Menteri mempunyai kajian khusus mengenai penghapusan ini? Kami juga menyesalkan kenapa tidak ada pembahasan pada saat rapat kerja dengan DPR RI selama ini. Seakan akan hal ini ditutup-tutupi oleh Menteri Nadiem,” jelasnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Pelaksana Tugas Dirjen PAUD dan Dikmas, sekaligus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Harris Iskandar menuturkan, memasukkan Dikmas ke bawah Dikdasmen tersebut agar saling melengkapi. Ini untuk memberikan berbagai alternatif pendidikan bagi masyarakat. Menurutnya, dari segi anggaran, harapannya tidak akan berkurang dan tetap akan ada pembinaan bagi Dikmas.

Penulis: Erha Randy | Editor: Radinka Ezar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi