Nalar.ID

Anggota DPR RI Ali Zamroni Pertanyakan Kerjasama Netflix dengan Kemendikbud

Nalar.ID, Jakarta – Untuk memperkuat program Belajar dari Rumah (BDR) selama pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi menggandeng penyedia layanan streaming Netflix.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Zamroni memiliki beberapa catatan kritis terkait kerjasama tersebut.

Apa saja?

Pertama, Netflix diketahui belum membayar pajak sehingga mendapat sorotan dari Menteri Keuangan.

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya PMK No.48 Tahun 2020 tentang penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% bagi subjek pajak luar negeri, Netflix belum memenuhi kewajibannya kepada negara.

Kedua, Ali menyoroti legalitas Netflix di Indonesia yang masih dipertanyakan. Status karyawan yang bekerja di Netflix juga dikritisi legislator daerah pemilihan Banten 1 ini.

“Kerjasama Kemendikbud bersama Netflix diduga bermotif kepentingan bisnis yang berujung pada komersialisasi pendidikan. Legalitas Netflix ini masih bermasalah. Selama mereka beroperasi, izin perusahaan ini apa sudah terdaftar? Kita juga harus mempertanyakan status para karyawan yang bekerja di Netflix, karena status perusahaannya belum jelas,” kata Ali, kepada Nalar.ID, Selasa (23/6/2020).

Komersialisasi Pendidikan

Ia menuding bahwa upaya komersialisasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendikbud makin terasa oleh kerjasama ini.

Ia menilai, Kemendikbud dan Netflix diduga sarat kepentingan bisnis yang menjadi latar berlakangnya.

“Kita tahu, latar belakang Mas Menteri (Mendikbud), kan pebisnis. Saya khawatir, ada conflict of interest antara kementerian ini dengan Netflix. Jangan sampai dunia pendidikan terus dikomersilkan karena memanfaatkan bencana Covid-19,” tukasnya.

Ali juga menilai, bahwa konten-konten Netflix tak layak dikonsumsi oleh para pelajar yang masih dibawah umur.

“Pengawasan isi konten Netflix kini disoroti, tak hanya oleh kalangan legislator, tetapi Kominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan akademisi,” ungkapnya.

Tak Layak Konsumsi

Ali memastikan Kemendikbud belum mengajak bicara instansi, seperti Kominfo, KPI, BRTI dan kalangan akademisi dalam hal konten Netflix.

“Konten Netflix perlu dikaji lebih jauh. Banyak tak layak dikonsumsi pelajar. Jangan sampai kerjasama ini muncul masalah baru. Kemendikbud belum melakukan kajian secara komperhensif,” tambahnya.

Ali mengingatkan, dalam mengambil keputusan semua keputusan, Kemendikbud harus punya kerangka berfikir utuh.

“Jangankan untuk bisa membuka dan menikmati Netflix, faktanya, masih banyak daerah belum bisa mendapat sinyal internet. Terutama di daerah-daerah 3T,” katanya.

Ia menyarankan, dalam mengambil kebijakan, Kemendikbud bukan Jakarta sentris, tapi harus Indonesia sentris.

“Sudah dikaji utuh belum kerjasama ini. Jangankan menikmati tayangan Netflix, untuk akses internet saja masih banyak kesulitan. Terutama di daerah 3T, karena pemerataan akses internet masih belum optimal,” tegasnya.

Ia pun menyayangkan kerjasama Netflix dan Kemendikbud di tengah potensi TV Edukasi yang belum dioptimalkan.

SDM Mumpuni

Padahal, lanjutnya, di Kemendikbud, ada Pustekkom atau TV Edukasi sebagai televisi pendidikan yang berada di bawah Kemendikbud secara langsung.

Ali mengakui pernah datang langsung ke Studio TV Edukasi Pusdatin/Pustekkom Kemendikbud.

“Peralatan dan jaringan lengkap. SDM juga mumpuni. Itu saja dikuatkan, tak perlu kerjasama dengan Netflix. Di Kemendikbud ada TV Edukasi. Pertanyaannya, kenapa Kemendikbud bekerjasama dengan Netflix. Ini perlu kita kritisi, ada apa sebenarnya dengan kerjasama Netflix dan Kemendikbud,” tutupnya.

Seharusnya, jelasnya, Kemendikbud harus menguatkan TV Edukasi dengan menambah anggaran, dan bukan sebaliknya.

Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi