Nalar.ID

APJATEL Tinjau Ulang Daftar Negatif Investasi 2018

Jakarta, Nalar.ID – Belum lama ini, pemerintah memaparkan Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018 dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Di kesempatan yang sama, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), meminta pemerintah meninjau ulang relaksasi DNI 2018.

“Relaksasi ini memberi peluang luas kepada investor asing berkiprah di Indonesia dalam 54 bidang usaha. Delapan diantaranya bidang telekomunikasi. Ini memungkinkan investor asing menguasai 100 persen kepemilikan dalam entitas usaha. Kami minta, pemerintah meninjau ulang kebijakan itu,” kata Ketua Umum APJATEL, Muhammad Arif Angga, dalam keterangannya, Minggu (25/11).

Arif menilai, perlu keberpihakan kepada pelaku industri lokal agar dapat perhatian lebih untuk perkembangan industri jaringan telekomunikasi secara nasional. Pihaknya berharap, pemerintah memprioritaskan perusahaan lokal. “Dan menjadikan jaringan telekomunikasi aset vital kedaulatan digital di Indonesia,” imbuhnya.

Bukan berarti perusahaan lokal digital tak pernah mengalami kendala. Terkadang, perusahaan lokal di posisi sulit saat mengurus izin perusahaan mereka. Selain itu, kebijakan pemerintah kadang tak sesuai fakta di lapangan. “Sementara relaksasi DNI 2018 justru dipandang menjadi karpet merah buat perusahaan asing,” jawabnya.

Kedepan, ia berharap, pemerintah memprioritaskan dan berpihak pada perusahaan lokal. Sebab, seiring berkembangnya kebutuhan data skala nasional di Indonesia, jaringan telekomunikasi, khususnya fiber optic, jadi tulang punggung penyebaran informasi di Indonesia.

Penulis: Veronica Dilla | Editor: Ezar Radinka

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi