Nalar.ID

APJII: Minta Pemerintah Longgarkan Pajak Penyedia Internet

Nalar.ID, Jakarta – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta pemerintah memberikan keringanan pajak kepada pihak-pihak Penyedia Jasa Layanan Internet atau Internet Service Provider/ISP.

“Kami menyarankan hal itu menyusul kebijakan pemerintah soal Paket Insentif Pajak untuk 19 bidang usaha. Industri telekomunikasi juga butuh keringanan pajak itu,” kata Ketua Umum APJII, Jamalul Izza, dalam siaran tertulis diterima Nalar.ID, Kamis (26/3/202).

Dengan kondisi seperti ini, lanjutnya, seharusnya industri telekomunikasi mendapatkan keringanan itu,” kata Jamalul.

Ia menyatakan, sektor telekomunikasi memiliki peranan penting mendukung kebijakan pemerintah yang mengimbau masyarakat untuk belajar dan bekerja dari rumah (work from home/WFH). Sebab mayoritas masyarakat bekerja dari rumah menggunakan internet.

Pihaknya juga telah mengirim surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Isi surat itu berkaitan dengan permohonan pertimbangan agar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dapat memberi insentif atau fasilitas perpajakan kepada seluruh ISP di Indonesia.

“Paket kebijakan insentif pajak itu agar perusahaan ISP bisa terus beroperasi di situasi seperti ini,” jelasnya.

Diketahui, sektor telekomunikasi dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP TEL) sebesar 0,5 persen. Serta kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) sebanyak 1,25 persen. Masing-masing diperhitungkan dari pendapatan kotor.

Penulis: Febriansyah | Editor: Radinka Ezar

Komentar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi