Nalar.ID

Asyik, Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik Mulai April Ini

Nalar.ID, Jakarta – Mulai 1 April 2020, pemerintah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 7/P/HUM/2020. Isinya, membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Iuran BPJS Kesehatan yang sejak Januari 2020 naik menjadi Rp42.000 untuk kelas III, kembali menjadi Rp25.500. Kelas II dari Rp110.000 menjadi Rp51.000, dan kelas I dari Rp160.000 menjadi Rp80.000.

Jumlah iuran tersebut sesuai Peraturan Presiden No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sedangkan kelebihan iuran yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya.

“Pemerintah menghormati keputusan MA. Prinsipnya, pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Langkah Strategis

Putusan MA No. 7P/HUM/2020 diterima pemerintah secara resmi pada 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor: 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 01/2011 tentang Hak Uji Materiil, pemerintah punya waktu paling lambat 90  hari untuk melaksanakan Putusan MA tersebut sampai 29 Juni 2020.

Pemerintah kini sedang membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk menyikapi putusan tersebut. Sekaligus terus berupaya agar pelayanan terhadap peserta BPJS berjalan baik. Serta tetap menjaga demi mempertahankan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penerbitan Perpres

Langkah strategis itu diejawantahkan dalam rencana penerbitan Perpres sesuai substansi.

Antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran pemerintah pusat dan daerah.

Rancangan Perpres itu telah melalui proses harmonisasi. Selanjutnya akan berproses melalui paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden RI.

Penulis: Erha Randy | Editor: Radinka Ezar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi