Nalar.ID

Bamsoet Dorong Sistem Kesehatan Nasional Diatur dalam UU

Nalar.ID, Denpasar – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Sistem Kesehatan Nasional yang selama ini diatur di Peraturan Presiden No.72/2012 disempurnakan menjadi diatur dalam undang-undang.

Dengan memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat, penguatan sistem kesehatan nasional bisa meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan nasional.

“Ini sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dunia kesehatan. Mulai dari penyediaan sumber daya tenaga kesehatan melalui praktik kedokteran, skema pembiayaan kesehatan untuk masyarakat, hingga penyediaan sumber daya kesehatan. Seperti fasilitas puskesmas, rumah sakit, kefarmasian, laboratorium, serta ketersediaan berbagai alat kesehatan,” ujar Bamsoet, dalam siaran pers diterima Nalar.ID, belum lama ini.

Berbagai permasalahan itu terlihat dalam laporan Bappenas yang mencatat pada triwulan III tahun 2021, hanya 56,4 persen fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Serta 88,4 persen rumah sakit yang terakreditasi, hingga masih ada 4,97 persen puskesmas tanpa dokter.

“Kehadiran Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional juga bagian dari pengejawantahan amanat konstitusi. Khususnya dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Serta Pasal 34 ayat 3 yang menyatakan negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak,” kata Bamsoet.

Ia juga menjelaskan, momentum menghadirkan Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional saat ini sangat tepat. Mengingat pandemi Covid-19 telah membuka mata semua pihak betapa sistem kesehatan nasional masih sangat rapuh.

“Sesuai catatan Bappenas, beberapa pembelajaran penting atas kurangnya respon sistem kesehatan nasional menghadapi pandemi Covid-19, antara lain terlihat dalam kurangnya tenaga kesehatan. Lalu, lemahnya pemanfaatan teknologi informasi untuk surveilans, kapasitas pelayanan kesehatan yang terbatas, hingga mekanisme mobilisasi pembiayaan kesehatan yang rendah,” jelasnya.

Ia juga menerangkan, kehadiran Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional juga bisa memperkuat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sekaligus memastikan lebih detail agar amanat Pasal 171 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menekankan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar lima persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.

Serta besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal sepuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji, bisa dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

“Selama ini, persentase anggaran kesehatan yang dikeluarkan Indonesia hanya sekitar 1,4 persen dari PDB. Jauh lebih kecil dibanding Vietnam 2,7 persen, Inggris 7,6 persen, dan Jerman 8,7 persen. Periode 2017–2020, rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran fungsi kesehatan hanya mencapai 22,5 persen per tahun, yaitu dari Rp 57.225,1 miliar di 2017 menjadi Rp 105.088,5 miliar tahun 2020,” pungkasnya.

Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi