Nalar.ID

Bamsoet: Kejar Pembahasan Revisi UU Pendidikan Kedokteran

Nalar.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo, mendukung revisi Undang – Undang (UU) No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Pihaknya berharap, UU ini bisa diselesaikan sebelum DPR RI periode 2014 – 2019 berakhir Oktober 2019. Pembahasan akan dilakukan di Badan Legislasi DPR RI, agar bisa lebih mendalam dan komprehensif.

“Masalah kedokteran tak hanya berada di sistem pendidikan saja, melainkan bermuara ke pelayanan. Harus ada link and match pendidikan dan pelayanan, sehingga bisa melahirkan para tenaga medis terampil dan sesuai kaidah profesi kedokteran dunia,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, saat menerima Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di ruang kerja Ketua DPR RI, beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, PB-IDI yang hadir, yakni Dr. Daeng M Faqih (Ketua Umum), Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG (Ketua Purna), Dr. Mahmud Ghaznawie, Ph.D, Sp.PA (Dewan Pakar), Dr. M. Nasser, Sp.KK,LLM, D.Law (Dewan Pakar), dan Dr. Mariya Mubarika (Ketua Bidang Advokasi Lembaga Legislatif).

Kemudian, Dr. Farabi El Fouz, Sp.A, M.Kes (Sekretaris Bidang Advokasi Lembaga Legislatif) dan Dr. Muhammad Akbar (Ketua Bidang Pendidikan, Riset, dan Alih Teknologi Kedokteran).

Disharmoni Sistem Pendidikan

Dalam pertemuan itu, pengurus IDI menyampaikan kegelisahan mereka terkait kemelut di dunia kedokteran. Keberadaan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang dimaksudkan meningkatkan standar mutu kedokteran, justru menimbulkan berbagai disharmoni. Ada ketidakharmonisan antara sistem pendidikan dengan ujian kompetensi.

Dampaknya, banyak mahasiswa kedokteran tak lulus Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang merupakan syarat memperoleh sertifikat kompetensi dan profesi, sebagai pengganti ijazah kedokteran.

Keberadaan UKMPPD yang memberi kewenangan ke kampus menentukan kelayakan seseorang menjadi dokter. Hal ini dinilai IDI tak sejalan dengan ketentuan kedokteran dunia yang mengacu pada World Federation for Medical Education.

Sebab, berdasarkan aturan lembaga itu, kampus hanya berwenang di pendidikan dasar medis. Sementera, profesi dipegang kolegium. IDI juga menilai adanya Dokter Layanan Primer (DLP) bisa mengancam posisi 50.000 lebih dokter umum yang sudah mengabdikan dirinya di berbagai daerah.

Menanggapi hal itu, legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini mengajak IDI menjadi mitra kerja aktif DPR RI dan pemerintah. Sehingga bisa memberi masukan menyeluruh terhadap revisi UU Pendidikan Kedokteran. Jangan sampai hasil revisi jadi mentah kembali karena tak sesuai dengan aspirasi para tenaga medis.

“Pembahasan UU harus dilakukan bottom up. Menyesuaikan kebutuhan masyarakat, sehingga bisa menjawab permasalahan di lapangan. Kita tidak ingin kelahiran UU justru melahirkan masalah baru berkepanjangan,” jelasnya.

Untuk itu, lanjutnya, partisipasi masyarakat yang berkepentingan sangat dibutuhkan. Berbagai masukan dibutuhkan, sehingga DPR RI dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang, bisa memahami kemauan para tenaga medis.

Melindungi Profesi

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, jumlah dokter yang mencapai 172.000 merupakan aset berharga yang perlu terus ditambah jumlahnya. Sehingga bisa memaksimalkan peningkatan kesehatan masyarakat. Sebagai profesi yang mempunyai kekhususan (lex specialis), dokter harus dilindungi profesinya.

“Saat menjadi Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan, dalam pembahasan RUU KUHP, kami sudah bahas bersama Komisi Kepolisian Nasional dan berbagai pihak lain tentang pidana medik yang tak bisa dimasukkan dalam pidana umum. Ini bukan untuk melindungi tenaga medis dari jeratan hukum, melainkan memastikan tegaknya keadilan atas asas hukum lex specialis derogat lex generalis,” urainya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, ketentuan itu adalah implementasi UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Dengan demikian, jika ada kasus terjadi kepada tenaga medis, penyelesaiannya dilakukan terlebih dahulu di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

“Karena profesi dokter dan tenaga kesehatan punya kekhasan, sistem pendidikan dan pelayanan perlu perhatian serius. DPR akan menjadikan masukan IDI sebagai bahan penting. Kami akan bedah pasal per pasal di UU No. 20 Tahun 2013. Kalau tak sesuai aturan kedokteran dunia, harus dicabut. Jangan sampai karena aturan salah, dokter-dokter Indonesia tidak diakui dunia,” pungkasnya

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi