Nalar.ID

Bamsoet Minta Pemerintah Terbitkan Peraturan Praktik Kedokteran, Ada Apa?

Nalar.ID, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung usulan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) agar pemerintah segera menerbitkan peraturan turunan dari UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran.

Sehingga, dokter dan tenaga kesehatan (nakes) yang menjalankan tugasnya tak was-was dituntut secara pidana, sebelum adanya hasil sidang kode etik. 

“Dokter dan nakes harus mendapat kepastian dan ketenangan menjalankan pelayanan medis. Jika ada pelanggaran dokter dalam pelayanan medis, maka yang berhak memeriksa pertama adalah mahkamah etik. Jika hasil sidang kode etik ditemukan pelanggaran, maka baru diputuskan apakah pelanggaran oleh dokter itu cukup selesai di peradilan etik atau bisa dituntut pidana,” kata Bamsoet usai rapat virtual dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), di Jakarta, Senin (19/7/2021).

Bamsoet mencontohkan, hal itu sudah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam undang-undang itu, mengatur insan pers yang melakukan pelanggaran saat menjalankan tugas jurnalistik, tak bisa langsung dipidanakan. Namun, ditangani terlebih dahulu oleh Dewan Pers.

“Sama seperti insan pers, penegakan hukum berjenjang bagi profesi kedokteran sangat penting. Semua kasus kedokteran harus melewati aturan kode etik dan kedisiplinan profesi kedokteran. Jika tak ditemukan unsur pidana mahkamah etik, kasus pelanggaran itu tak perlu dilanjutkan ke pengadilan umum,” kata Bamsoet.

Ia menambahkan, PB IDI dan MKEK mendukung rencana MPR mendorong pemerintah membentuk Mahkamah Etik (Peradilan Etik). Sehingga setiap putusan etika yang diputuskan berbagai penegak kode etik di berbagai lembaga negara atau organisasi profesi, tak lagi dihadapkan dengan peradilan umum. 

“Landasan pembentukan Mahkamah Etik mengacu TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Sidang Umum tahun 1996 merekomendasikan agar seluruh negara anggotanya, termasuk Indonesia, membangun ethic infrastructure in public offices, yang mencakup kode etik dan lembaga penegak kode etik,” pungkas Bamsoet.

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi