Nalar.ID

Bangun Pertumbuhan Ekonomi Lewat Mal Pelayanan Publik

Nalar.ID, Jakarta – Sebanyak 38 bupati dan wali kota menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Penandatanganan disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Kesepakatan ini menjadi komitmen awal dibangunnya MPP di masing-masing daerah. Hal ini akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional.

Dengan MPP di kabupaten dan kota, masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal. Administrasi hingga perizinan berusaha, bisa dilakukan dalam satu tempat.

“Melalui MPP, mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi. Terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin. Khususnya izin usaha untuk menggerakkan ekonomi nasional,” kata Menteri Tjahjo, dalam Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Pembangunan MPP adalah salah satu strategi pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Menteri Tjahjo menekankan, pembentukan MPP di daerah perlu komitmen yang kuat. Dimulai dari gubernur, bupati, atau wali kota. Komitmen para pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP.

Sebab, manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Menurutnya, tahun 2021 adalah momentum bangkit dari krisis. Dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, pemerintah Indonesia bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju.

“Kami meminta instansi pemerintah melakukan reformasi digital dengan membangun jaringan yang terkoneksi dan terintegrasi. Pola kerja pelayanan pemerintah harus segera beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi,” kata Menteri Tjahjo.

Diketahui, pembangunan MPP di Indonesia mengadaptasi Public Service Hall di Georgia atau ASAN Xidmat di Azerbaijan. Kala itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pernah mengunjungi kedua negara itu. Ia melihat besarnya manfaat untuk masyarakat.

Menteri Yasonna juga pernah mengunjungi MPP di Jakarta dan Tomohon. Ia mendukung pembangunan MPP. Sebab, pelayanan publik ini dapat perhatian  yang cukup besar dari Presiden.

Daftar 38 daerah dengan MPP di wilayahnya:

1. Kabupaten Langkat

2. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3. Kabupaten Tebo

4. Kabupaten Ogan Komering Ulu

5. Kabupaten Musi Rawas

6. Kabupaten Lebong

7. Kabupaten Cirebon

8. Kabupaten Bogor

9. Kabupaten Subang

10. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

11. Kabupaten Sanggau

12. Kabupaten Bulungan

13. Kabupaten Bangkalan

14. Kabupaten Lumajang

15. Kabupaten Blora

16. Kabupaten Karanganyar

17. Kabupaten Rembang

18. Kabupaten Pekalongan

19. Kabupaten Gowa

20. Kabupaten Pinrang

21. Kabupaten Bombana

22. Kabupaten Konawe

23. Kabupaten Halmahera Selatan

24. Kota Pariaman

25. Kota Jambi

26. Kota Pangkal Pinang

27. Kota Serang

28. Kota Tangerang Selatan

29. Kota Sukabumi

30. Kota Bandar Lampung

31. Kota Balikpapan

32. Kota Bontang

33. Kota Banjarbaru

34. Kota Singkawang

35. Kota Palangkaraya

36. Kota Malang

37. Kota Yogyakarta

38. Kota Magelang

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi