Nalar.ID

Birokrasi Berbelit Perlambat Pengambilan Keputusan

Nalar.ID, Jakarta – Penyederhanaan birokrasi yang kini tengah gencar dilakukan pemerintah tak lain untuk meningkatkan efisiensi kinerja. Jika tetap mempertahankan struktur yang hierarkis dianggap akan memperlambat pengambilan keputusan dan koordinasi instansi pemerintah.

“Terlalu banyak tingkatan dalam struktur organisasi membuat pengambilan keputusan lambat. Banyak terjadi miskomunikasi, tidak fleksibel, rigid, dan biaya mahal,” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Tjahjo berpesan agar BNPT tetap solid untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional. Meskipun organisasi BNPT semakin besar seiring dengan cakupan kerja yang luas, pengambilan keputusan tak boleh berbelit karena birokrasi.

“Meskipun diperluas, pengambilan keputusan harus cepat,” tegasnya.

Ia juga menekankan agar kolaborasi bersama BNPT senantiasa terbangun. Seperti yang diketahui, Kementerian PANRB menjalin kerja sama dengan BNPT melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN.

SKB ini juga ditandatangani oleh Kemendagri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara (BIN), BNPT, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kebijakan adaptif dan terintegrasi antara kementerian dan lembaga,” terang Tjahjo.

Koordinasi Lintas Instansi

Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius, dalam kesempatan serupa menjelaskan, beragamnya latar belakang pegawai di lingkungan BNPT dipercaya mampu memperkokoh koordinasi lintas instansi dan mempermudah proses birokrasi yang berbelit.

“Kami dari 17 institusi merajut komunitas yang mewakili masing-masing institusi sehingga memperpendek birokrasi,” ujarnya.

Diharapkan penandatanganan kinerja ini mencerminkan kinerja BNPT yang sinergis, efektif, dan efisien. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih enam kali berturut-turut juga diharapkan dapat dipertahankan.

Selain itu, Suhardi menyampaikan komitmen BNPT untuk menunjang TNI dan Polri dalam penanggulangan terorisme serta memberikan kontribusi dalam rangka mencapai visi dan misi presiden. “Kontribusi ini yang mempengaruhi pengembangan nasional,” pungkasnya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Radinka Ezar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi