Jakarta, Nalar.ID – Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah perhelatan internasional ‘The 1st Meeting of the Heads of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) from the Organization of Islamic Cooperation Member States’, pada 21-22 November 2018, di Jakarta.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, selaku inisiator pertemuan ini, berkolaborasi dengan organisasi kerjasama Islam (OKI), untuk bantu meningkatkan kapasitas regulasi dan produksi industri farmasi. Tujuannya, untuk memenuhi kemandirian dan keterjangkauan obat, termasuk vaksin di negara anggota OKI.
Pertemuan ini dihadiri Menteri Kesehatan, Kepala BPOM Penny K. Lukito, 32 negara anggota OKI, institusi OKI, mitra pembangunan internasional (WHO, UNICEF dan IDB), hingga asosiasi industri farmasi dan vaksin negara anggota OKI.
“Terbatasnya akses dan keterjangkauan obat dan vaksin di dunia, terutama di negara konflik dan berpendapatan rendah, menyebabkan angka kematian tinggi akibat penyakit,” kata Penny, dalam siaran tertulis yang diterima Nalar.ID, Rabu (21/11).
Data WHO menyebut, 30 persen populasi dunia kekurangan akses terhadap obat bersifat life-saving, termasuk vaksin. Kondisi ini terjadi di beberapa negara anggota OKI. “Karena keterbatasan kapasitas produksi industri farmasi di negara itu,” imbuhnya.
Penny menyampaikan, hanya tujuh negara anggota OKI, yaitu Indonesia, Iran, Senegal, Uzbekistan, Bangladesh, Tunisia dan Mesir, yang memiliki kapasitas memproduksi vaksin. “Sebagian besar negara anggota OKI masih mengandalkan impor dari luar negara anggota OKI untuk memenuhi kebutuhan obat dan vaksin di negaranya,” ujarnya.
Soal produksi vaksin, Indonesia bersama Senegal, cukup terdepan di antara negara anggota OKI lain. Kedua negara ini telah menerima status Pre-Qualification WHO (PQ-WHO), yaitu pemenuhan standar mutu, keamanan, dan penggunaan secara internasional untuk produksi vaksin.
Indonesia juga menjadi negara Islam yang industri vaksinnya telah memperoleh PQ-WHO dengan jumlah produk terbanyak sejak 1997. Sebabnya, dengan kapabilitasnya, Indonesia, melalui PT Bio Farma ditunjuk sebagai Center of Excellence (CoE) bidang vaksin bagi negara anggota OKI.
Indonesia telah menjadi anggota The Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PICs) bersama 49 negara lain, di mana, hanya empat negara anggota OKI masuk dalam PICs, yaitu Indonesia, Malaysia, Turki, dan Iran.
Masuknya Indonesia dalam PICs membuktikan bahwa kemampuan BPOM sebagai regulator, dapat memastikan produksi obat yang dihasilkan Indonesia memenuhi standar sehingga diakui dunia dan bisa di ekspor. Indonesia melalui Bio Farma, telah mengekspor produk vaksin ke 141 negara dunia. Termasuk ke 49 negara anggota OKI.
Peran kepemimpinan Indonesia dalam pertemuan ini, lanjutnya, sangat besar dan menguntungkan guna saling menguatkan sistem pengawasan dan membuka pasar. “Dalam forum ini, seluruh delegasi akan buat rencana kerja untuk mengetahui kekuatan setiap negara dalam memproduksi obat dan vaksin,” jelasnya.
Pertemuan ini membahas masalah seputar obat dan vaksin. Mencakup status regulatori di negara anggota OKI, peran otoritas regulatori dalam menjamin mutu obat, harmonisasi standar dan upaya menuju kemandirian obat, kehalalan obat dan vaksin, dan pengendalian obat palsu.
Pertemuan ini juga disertai pameran industri farmasi, forum bisnis, workshop, serta kunjungan ke sejumlah industri farmasi dan vaksin terkemuka di Jakarta, Bekasi, dan Bandung.
Hasil pertemuan ini akan dituang dalam bentuk ‘Deklarasi Jakarta’. Berisi komitmen kepala otoritas regulatori obat negara anggota OKI. Tujuannya, untuk meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan rakyat lewat kemandirian produksi obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu.
Termasuk menghasilkan plan of action’ yang memuat berbagai program mewujudkan kemandirian obat bagi negara anggota OKI. Melalui piloting produksi obat dan vaksin, produksi obat generik, pengembangan obat bioteknologi dan biosimilar, dan lainnya.
Penulis: Erha Randy | Editor: Ceppy F. Bachtiar
Komentar