Nalar.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Khairul Anwar mengingatkan bahwa pihaknya bukan berkewajiban menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyakarat Indonesia. Tugas kementerian ini adalah memfasilitasi masyarakat agar bisa memperoleh pekerjaan. Salah satunya dengan memberi informasi terkait ketenagakerjaan. Serta menyiapkan pencari kerja dan tenaga kerja Indonesia.
“Kemenaker tidak menciptakan lapangan kerja, tetapi memfasilitasi masyarakat dengan memberikan informasi. Kami mendorong tenaga kerja yang belum siap masuk dunia kerja melalui program pelatihan dan pemagangan,” kata Khairul, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (14/11).
Maka itu, kata Khairul, yang kini disiapkan adalah tenaga kerja yang mempunyai kompetensi. “Disini tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa lembaga sertifikasi itu kredibel. Baik yang dimiliki oleh asosiasi dan industri,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong potensi tumbuhnya wirausaha. Caranya, kata dia, dengan menyiapkan berbagai informasi yang dibutuhkan. “Seperti pasar apa saja yang masih lebar. Misalnya, industri mamin (makan dan minuman) dan jasa,” katanya.
Khairul membeberkan, sejak beberapa tahun lalu, tak ada lagi pembatasan pendidikan bagi pencari kerja yang hendak memperoleh tambahan atau peningkatan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan.
“Dulu masuk balai latihan kerja (BLK) ada persyaratan harus lulus sekolah menengah atas. Tapi karena kami mengetahui bahwa 58 persen tenaga kerja merupakan lulusan sekolah menengah pertama ke bawah maka aturan itu tidak ada lagi,” katanya.
Dukung Dunia Usaha
Sementara itu, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menegaskan, pada dasarnya pemerintah mendukung kegiatan dunia usaha supaya maju. Dukungan itu diberikan, kata dia, dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi.
“Bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi baik, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan tol pasti akan menimbulkan titik ekonomi baru. Orang tidak akan investasi kalau tidak ada infrastruktur. Itu sebabnya infrastruktur dibangun oleh pemerintah,” katanya.
Termasuk akses jaringan internet hingga ke pelosok Indonesia. Demikian pula dengan implementasi program dana desa. “Dengan itu, setiap tahun desa bisa dapat ratusan juta, itu di 74 ribu desa. Desa yang dulu terbelakang, sekarang berkembang,” katanya.
Hal lain, Askolani mengatakan, dengan membuat akses sekolah yang cukup dan banyak. Lalu memberikan dukungan beasiswa dan vokasi untuk melatih kemampuan.
“Vokasi di tahun depan akan semakin banyak. Ini akan menciptakan ekonomi-ekonomi baru yang mendukung investasi. Dengan bantuan sosial PKH, subsidi, perumahan, BOS, kesehatan itu semua akan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Ini bentuk kreatif menciptakan lapangan kerja. Ujungnya, tentu saja, Indonesia maju sampai ke pelosok,” katanya.
Dengan semua upaya itu, Askolani mengingatkan sejumlah tantangan, yakni menjaga agar belanja itu betul-betul efektif. Sehingga, katanya, akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, di mana itu menjadi target jangka pendek pemerintah.
Penulis: Erha Randy | Editor: Radinka Ezar
Komentar