Nalar.ID

Bupati Natuna: Laut Natuna Utara Siap Kami Pertahankan!

Nalar.ID – Dengan segala upaya, pemerintah Indonesia akan terus mempertahankan kedaulatan NKRI di Natuna. Salah satunya Bupati Kabupaten Natuna Abdul Hamid Rizal.

Sikap Bupati Natuna ini terkait adanya Coast Guard China yang mengawal sejumlah kapal nelayan negeri Tiongkok atau China yang melakukan aktivitas perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif Wilayah Laut Natuna Utara.

“Dengan semua sumber daya dan kemampuan yang ada, Pemerintah Kabupaten Natuna dan warga masyarakat siap mempertahankan kedaulatan NKRI di Natuna,” tegas Abdul, dalam siaran tertulis yang diterima Nalar.ID, Sabtu (4/1/2020).

laut natuna utara - nalar.id
Wilayah Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. NALAR/Istimewa

Diketahui, keberadaan Cost Guard China akhirnya direspon dengan bergeraknya KRI Tjiptadi – 381 dan KRI lainnya guna mencegat dan menghalau kapal Coast Guard China keluar dari wilayah laut Natuna.

Dalam pernyataan resminya, Pemerintah Kabupaten Natuna mengeluarkan sikap. Berikut sikapnya:

Sebagai Bupati Natuna kami menyatakan bahwa :

1. Masuknya nelayan-nelayan China yang dikawal oleh kapal Coast Guard yang juga dilandasi dengan argumen resmi dari Juru Bicara Kemlu China Geng Shuang yang menyatakan bahwa perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) termasuk Laut Natuna Utara sebagai wilayah tradisional penangkapan ikan mereka, adalah bentuk gangguan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Klaim sepihak tersebut telah diprotes keras oleh Pemerintah Republik Indonesia karena ZEE Indonesia di perairan Natuna memiliki legal standing yakni UNCLOS 1982.

2. Mendukung penuh sikap TNI dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk menggelar kekuatan yang lebih besar lagi di Wilayah Natuna agar bisa memantau, mencegah dan menangkal setiap upaya gangguan kedaulatan terhadap Wilayah Republik Indonesia di Laut Natuna Utara.

3. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, agar supaya memperkuat/meningkatkan kedudukan pemerintahan di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi Provinsi Khusus, karena berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut sehingga tidak bisa berbuat banyak dlm menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna. Dengan dijadikannya Natuna sebagai Provinsi khusus maka akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga,mengelola dan turut serta mengawal wilayah pantai dan laut di Natuna khususnya wilayah perbatasan yang saat ini merupakan kewenangan Provinsi Kepulauan Riau.

4. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada, Pemerintah Kabupaten Natuna beserta warga masyarakat siap sedia mempertahankan kedaulatan NKRI di Natuna.

Bupati Kabupaten Natuna

Drs. H. Abdul Hamid Rizal, MS.I

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi