Nalar.ID

Caleg Perempuan Ini Usul Kementerian Khusus Basmi Korupsi

Jakarta, Nalar.ID – Beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), merilis daftar 49 calon legislatif (caleg) eks koruptor yang kembali mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

Tidak sedikit para caleg DPR dan DPRD kota/kabupaten bertarung dalam Pileg 2019. Salah satunya caleg perempuan DPR Ratna Listy. Melalui daerah pemilihan Jawa Timur 8 dari Partai Nasdem, ia bertarung dengan caleg lain.

Daftar caleg eks koruptor memantik perdebatan masyarakat. Ratna, pendatang baru di pentas Pileg nanti, angkat suara. Seharusnya, kata Ratna, parpol lebih selektif merekrut caleg.

“Bukan sekadar aspek undang-undang (UU) saja, tapi psikologis dan nuansa hati rakyat. Berdasarkan cita-cita luhur bangsa, yaitu memberantas korupsi, sebaiknya parpol tidak merekrut eks koruptor. Walau secara UU memungkinkan, tapi lihat aspek nuansa hati rakyat,” ungkapnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (15/2).

Korupsi = Jabatan Politik

Korupsi, identik dengan jabatan politik. Pasalnya, jabatan politik diraih melalui jalur politik, seperti DPR, presiden, menteri, bupati, gubernur, hingga duta besar, dan pejabat BUMN lain.  “Cikal bakalnya dari high cost politik. Jadi, saat menjabat, mereka melakukan strategi pengembalian modal politik,” katanya.

Ratna mengklaim tanpa mahar ketika bergabung dengan partai pilihannya. “Jadi bisa menghindari high cost politik,” imbuhnya.

Untuk menghindari praktik tak terpuji itu, partai pimpinan Surya Paloh itu menyediakan pembekalan bagi para caleg. Ratna membenarkan. “Kami dibina di Akademi Bela Negara (ABN),” tukasnya.

Terkait rilis KPU itu, Ratna, telah membuat gagasan jika nanti terpilih dan lolos sebagai anggota dewan. Mulai dari membuat, merevisi, hingga mendorong dan mengawasi aplikasi penerapan UU atau regulasi di bawah terkait tindak pidana korupsi (tipikor). Kemudian, mengusulkan hukuman berat bagi koruptor, hingga pemiskinan lebih nyata.

“Agar besar efek jeranya. Lalu sinergi dengan KPK dan BPK (badan pemeriksa keuangan). Ini untuk mendorong terbentuk, semacam KPK, di tingkat provinsi dan daerah tingkat dua,” terangnya.

Tekan Low Cost

Terakhir, ia mengusulkan ada kementerian khusus pemberantasan korupsi. Hulu hingga ke hilir. Tak bisa dipungkiri, untuk menjadi caleg, butuh ongkos politik tak sedikit. Ratna menilai, ini wajar dan perlu.

“Makanya, kami membuat laporan dana kampanye. Tapi enggak butuh banyak selama kita mau turun menyapa warga. Hasil survei beberapa lembaga menyatakan, 50 persen orang mau memilih caleg karena telah terjadi tatap muka. Ini langkah baik untuk meraih suara. Dan, tentunya low cost,” katanya.

Ia berpendapat, korupsi sulit dihilangkan karena telah menjadi sifat dasar manusia. Tamak, sombong, dan ingin dipandang lebih dari yang lain. Situasi ini, katanya, sudah terjadi sejak zaman para nabi hingga kini.

Andai tak terpilih di 2019? Ratna tak mau putus asa. Ia akan tetap bersinergi dengan partai-nya dan berkoordinasi dengan organisasi masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Terutama mengawasi aplikasi penerapan UU atau regulasi tentang pemberantasan korupsi.

Penulis: Erha Randy | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi