Nalar.ID

Catat! 6 Aturan PTM Sesuai Diskresi SKB 4 Menteri

Nalar.ID, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2022 terkait Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Surat Edaran (SE) ini diterbitkan dengan memperhatikan situasi pandemi di sejumlah wilayah. Dalam siaran tertulis dari Kemendikbudristek, melalui siaran tertulis diterima Nalar.ID menyebutkan, pertimbangan ini situasi pandemi Covid-19 saat dan berdasarkan hasil pembahasan bersama empat kementerian.

Di antaranya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan serta Kementerian Dalam Negeri, dan Kemendikbudristek.

“Diperlukan dikresi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang mengatur Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Seratus Persen di Masa Pandemi Covid-19,” tukas Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti di Jakarta, (1/8/2022).

Menurut Suharti, kesepakatan itu berdasarkan masukan dari berbagai pihak di luar kementerian terkait. “Kami ingin pembelajaran di satuan pendidikan bisa berjalan baik tapi tetap meminimalkan resiko penularan Covid-19 di satuan pendidikan” imbuh Suharti.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong merespon cepat bila dapat informasi atau surveilans epidemiologis. Selanjutnya penelusuran kontak erat (tracing) dan tes Covid-19.

Lalu, penetapan kluster penularan Covid-19 di satuan pendidikan berdasarkan hasil yang diperoleh. Selain itu pemda juga diharuskan melakukan pengawasan dan memberi pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM yang masih berlangsung di daerahnya.

“Terutama memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan, pelaksanaan penemuan kasus aktif (active case finding) di satuan pendidikan baik melalui pelacakan kontak dari penemuan kasus aktif. Survei berkala atau penggunaan aplikasi Peduli Lindungi,” ujarnya.

Lebih lanjut, SE itu mengatur mengenai penghentian PTM pada rombongan belajar paling sedikit tujuh hari jika terdapat kasus konfirmasi Covid-19 di satuan pendidikan. Atau hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfimasi Covid-19 sebanyak 5 persen atau lebih.

“Dalam SE yang baru dikeluarkan ini berbeda dengan sebelumnya. Jika ada yang terpapar Covid-19 yang dihentikan sementara aktifitas PTM hanya di rombongan belajar, bukan aktifitas PTM di satuan pendidikan,” terangnya.

Lalu, paling sedikit dilakukan penghentian PTM selama lima hari untuk siswa terkonfirmasi Covid-19 jika yang bersangkutan bukan kluster penularan Covid-19 di satuan pendidikan. Atau hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19 di bawah 5 persen.

“Kemendikbudristek terus mendorong dan mengupayakan percepatan vaksinasi Covid-19 lanjutan (booster) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan pemberian vaksinasi untuk peserta didik yang telah memenuhi syarat sebagai penerima vaksin Covid-19,” tambahnya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi