Nalar.ID

Demi Kepentingan Publik, Presiden Lekas Lantik Capim KPK Terpilih

Oleh: Prof. DR. Bambang Saputra, S.H., M.H.

Jakarta – Kalau pimpinan KPK yang sekarang pada ngambek dan ogah-ogahan, justru menunjukkan tidak profesional dalam bekerja. Wong pimpinan KPK, kok seperti anak-anak.

Patut kita pertanyakan ada apa? Sebab, jabatan pimpinan KPK itu, kan ada batasnya. Kalau cuma alasannya karena presiden menggelindingkan bola RUU (Revisi Undang-Undang) KPK, maka tidak bakal seperti itu. Pasti ada sesuatu di balik itu yang tidak diketahui publik.

Seperti yang sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan belakangan ini, bahwa keberhasilan pembangunan baik di bidang ekonomi maupun infrastruktur di era pemerintahan Jokowi adalah mahakarya anak bangsa yang tidak dapat terbantahkan.

Untuk mengawasi itu semua, jika hanya mengandalkan dari penegak hukum KPK saja, tidaklah efektif. RUU KPK yang disetujui presiden semestinya disambut baik, sebab eksistensinya, selain memperkuat KPK sebagai lembaga penegak hukum anti rasuah, ia juga menciptakan tata kelola kerjasama antarsesama lembaga penegak hukum serupa, yakni kepolisian dan kejaksaan.

Dalam skala mikro kehebatan, KPK menangani pemberantasan korupsi memang tidak terbantahkan dan patut dibanggakan. Tetapi dalam skala makro yang sejalan dengan haluan cita-cita pembangunan presiden di berbagai sektor, baik infrastruktur, ekonomi, perikanan kelautan, hingga ekspor dan impor.

Belum lagi sektor pertambangan, perkebunan, migas dan non-migas, dan lainnya. Termasuk pembangunan sumber daya manusia dengan negara yang luas ini, dapat dipastikan, KPK tak sanggup bekerja sendirian.

Sungguh sangat logis dan realistis keberadaan RUU KPK, sehingga diatur tata kelola kerjasama yang baik antarsesama lembaga penegak hukum yang serupa guna mengawasi kekayaan dan keuangan negeri ini agar tak bocor dan tak tentu arah secara makro. Jadi, RUU KPK adalah kebutuhan makro untuk percepatan pembangunan bangsa.

Pernahkah terpikirkan oleh kita semua, betapa banyak kekayaan negeri ini, setiap harinya, terkeruk bukan untuk kepentingan rakyatnya. Sebut saja, kontrak karya di sektor pertambangan, kerjasama migas dan non-migas dan lainnya.

Apalah arti sebuah surat perjanjian berkekuatan konstitusi tapi tidak berasas pada keadilan dan kemanusiaan. Sampai hari ini, perambahan dan kebocoran kekayaan negara triliyunan rupiah hampir tidak tersentuh oleh KPK.

Untuk mengungkap itu semua, sangat diperlukan relasi antarlembaga penegak hukum untuk bekerjasama dalam mengawasi kekayaan ibu pertiwi agar tidak digarong oleh londo ireng (pelaku korporatokrasi). Termasuk sektor lain yang belum tersentuh.

Maka itu, soal adanya RUU, KPK tak perlu khawatir atau merasa dikebiri, atau dibatasi sepak terjangnya. Lha wong, nggak direvisi UU-nya pun KPK tetap tidak bisa bekerja secara efektif dan maksimal.

Kerja KPK dinilai publik dan bertanggung jawab kepada publik. Kalau KPK tidak lagi efektif bekerja, maka sangat wajar dan logis jika DPR menginisiasi adanya RUU KPK. Sebab, apapun alasannya, DPR adalah wakil rakyat, wakil publik, yang mempercayakan secara UU proses pemberantasan korupsi di tangan KPK.

Jika publik sudah berteriak pro-kontra, artinya ada masalah. Maka, DPR, sejatinya mendapat malapetaka, sehingga harus segera merevisi UU KPK itu agar lebih kuat, efektif dan tetap bergengsi dalam menjalankan tugasnya.

Lewat sudut pandang ini, KPK tak berhak meragukan kakak tertuanya: kepolisian dan kejaksaan. Biarlah publik sama-sama menilai kinerjanya. Karena kepolisian dan kejaksaan hari ini sudah jauh profesional dalam bekerja. Kemudian, dalam menangani kasus-kasus korupsi di negeri ini, kepolisian dan kejaksaan memiliki tanggung jawab sama dalam memerangi korupsi.

Saya yakin, kini kepolisian dan kejaksaan sudah sangat profesional. Ia tidak kalah hebatnya dengan KPK ketika menjalankan tugasnya.

Jadi, melihat luasnya Indonesia dan sejalan dengan haluan cita-cita pembangunan bangsa sesuai agenda Presiden Jokowi di era revolusi industri 4.0, tingkat kejahatan korupsi sudah lebih canggih. Para koruptor pun lebih licik dalam menjalankan aksi bejatnya.

Saya yakin, tanpa bantuan dari Polri dan Kejaksaan, dalam bekerja, KPK akan berjalan sempoyongan. Maka itu, saya mengeapresiasi kebijakan yang diambil Presiden Jokowi melayangkan surat persetujuan RUU KPK untuk segera dibahas dan disahkan DPR.

Selain itu, masalah pelantikan calon pimpinan KPK, idealnya harus ikut aturan. Mengenai sikap mengembalikan mandat kepada presiden yang diambil para pimpinan KPK sekarang, sebaiknya dipertegas secara konstitusi. Sebab, secara konstitusi, presiden bukan orang yang punya hak memberikan mandat kepada mereka.

Tetapi sikap pengembalian mandat yang diambil para pimpinan KPK merupakan celah hukum yang dibuat oleh mereka sendiri.

Yang dapat ditafsirkan, yakni: Pertama, dapat dianggap mengundurkan diri secara bersama-sama karena pernyataan sikap pengembalian mandat.

Kedua, pimpinan KPK yang selama ini dianggap bekerja secara profesional, mengutamakan kepentingan publik, justru kini mengorbankan publik ke ranah politik kegaduhan. Sementara KPK bukan lembaga politik maka dapat dianggap sudah tidak lagi bekerja profesional dan efektif, sehingga dapat diberhentikan.

Ketiga, KPK bekerja harus tunduk pada aturan. Bukan mengurusi aturan yang bukan wewenangnya. KPK adalah pengguna produk UU dan bukan pembuat. Maka, KPK tak perlu melakukan manuver-manuver politik dengan cara yang melanggar etis.

Atas dasar kepentingan publik, apapun alasannya, ketentraman dan kestabilan publik, harus diutamakan. Maka presiden meminta pertimbangan para pembantunya dan para DPR, dapat memberhentikan pimpinan KPK yang sekarang dan melantik calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih. Hal ini demi kesetabilan publik.

Apapun alasannya, jangan mengorbankan publik dalam kegaduhan KPK yang berkepanjangan. Maka, Presiden Jokowi segera bertindak untuk melantik capim KPK yang baru. Saya yakin, pimpinan capim KPK baru akan lebih hebat dari yang sekarang. Jangan di justice dengan alasan apologistis, tetapi lihat dulu kinerjanya ke depan.

Kepada capim KPK mendatang, andai dilantik presiden lebih cepat, maka bekerjalah secara profesional dan akuntable. Tunjukkan pada publik bahwa kita memang layak memimpin lembaga anti rasuah itu. Tentunya dengan mengedepankan pencegahan, monitoring, supervisi kepada lembaga terkait yang terindikasi korupsi.

Lalu, berkordinasi dengan polisi dan kejaksaan. Setelah itu, melakukan penindakan pada pelaku tindak pidana korupsi adalah langkah terakhir yang ditempuh KPK. Jangan ada pameo bahwa kalau tidak menindak atau melakukan OTT, baru dianggap bekerja. Justru banyaknya OTT itu menunjukkan bahwa Deputi Pencegahan di KPK tidak bekerja efektif, dan itu faktanya.

*Oleh: Prof. DR. Bambang Saputra, S.H., M.H., pakar hukum dan Ketua Dewan Pakar Lembaga Aspirasi dan Analisis Strategis (LANDAS) Indonesiaku


Ini adalah tulisan kiriman dari pembaca Nalar. Isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin mengirim tulisan Anda? Hubungi redaksi.

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi