Nalar.ID

Demo RUU KUHP dan KPK akan Ganggu Investasi? Ini Kata Ahli Hukum Investasi Lusiana Sanato

Nalar.ID – Unjuk rasa di sejumlah titik di Indonesia menolak revisi RUU KPK dan RUU KUHP oleh mahasiswa dan buruh, menyebar masif dalam sepekan terakhir. Selain di Jakarta, aksi demo meluas ke kota Padang, Bintan, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Jombang, Malang, Kendari, hingga Nusa Tenggara, dan kota-kota lainnya.

Lantas, bagaimana dampaknya terhadap iklim dunia usaha atau investasi? Pakar hukum investasi Lusiana Sanato memaparkan, boleh jadi hal ini menjadi keraguan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Apalagi, demo berakhir rusuh dan merusak sejumlah fasilitas umum. Kepastian hukum kerap disebut sebagai faktor yang memengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi,” tukasnya, kepada Nalar.ID, Jumat (27/9).

Ia menambahkan, saat ini negara membutuhkan usaha lebih banyak untuk menarik investasi langsung, alias foreign direct investment (FDI).

Untuk saat ini, kata Lusiana, yang menjadi prioritas pemerintah adalah menunjukkan perekonomian dikelola dengan baik dengan berbagai cara.

“Diantaranya, menyederhanakan perizinan berinvestasi, menjamin kepastian hukum, dan menjaga suasana kondusif di dalam negeri,” jelasnya.

Disinggung, apakah Indonesia saat ini dinilai sebagai negara yang tak kondusif dalam menjaga tujuan berinvestasi? Menurut Lusiana, Indonesia membuka diri terhadap negara lain yang ingin menanamkan investasinya di sini.

“Disamping itu, kondisi politik yang kondusif juga menjadi pertimbangan dan memunculkan rasa kepercayaan tinggi investor terhadap Indonesia. Dengan adanya demo akhir-akhir ini yang anarkis, akan bisa berakibat kurangnya kepercayaan investor menanamkan modalnya di Indonesia karena situasi yang kurang kondusif,” katanya.

Ia mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia bahwa pentingnya situasi yang kondusif agar para investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Sebab itu, lanjuntnya, untuk mendapatkan investor, katanya, bukan pekerjaan mudah.

“Diperlukan jaringan luas dan reputasi yang baik dari pemerintah Indonesia. Ini bisa meyakini pertemuan dengan investor dari luar negeri. Selain itu, akan disambut baik sebagai ajang mereka memperoleh berbagai informasi dan data terkini terkait investasi yang disajikan langsung oleh perwakilan dari pemerintah Indonesia,” paparnya.

Penulis: Erha Randy | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi