Nalar.ID

Digitalisasi Pangkas Birokrasi dan Pelayanan Publik

Nalar.ID, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen kuat terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Salah satu langkah untuk mencapai kedua hal itu, yakni dengan pembinaan terhadap unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Seluruh unit satuan kerja di lingkungan Kemenperin bertekad untuk terus memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif, transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel. Satuan kerja harus mempertajam inovasi yang telah dilakukan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan,” kata Inspektur Jenderal Kemenperin, Masrokhan di Jakarta, belum lama ini kepada Nalar.ID.

Masrokhan menjelaskan, pada era digital, masyarakat ingin segala pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien. Maka, pelaksanaan pelayanan publik dituntut harus bisa memberi layanan prima dan penuh inovasi.

“Hal ini akan diterapkan di seluruh unit satuan kerja di lingkungan Kemenperin,” ujarnya.

Masrokhan menambahkan, perbaikan birokrasi bersih, produktif dan akuntabel dengan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, akan dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Penulis: Febriansyah | Editor: Febriansyah

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi