Nalar.ID

Ditjen Pajak Incar YouTuber hingga Selebgram, Ini Faktanya

Jakarta, Nalar.ID – Para pengguna media sosial (medsos) dilirik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait pembayaran pajak. Sebab, tak sedikit YouTuber, selebriti Instagram (selebgram), dan vlogger (video blogger), yang dapat penghasilan dari kanal medsos itu.

DJP meminta mereka patuh untuk melaksanakan kewajiban wajib pajak. Langkah ini digagas karena banyak pesohor dari kalangan selebriti atau publik figur yang selalu dapat penghasilan menjadi endorser produk atau jasa tertentu di medsos.

Terlebih, tarif mereka tak main-main. Mulai jutaan hingga puluhan juta rupiah sekali tayang di foto atau video. Dihimpun Nalar.ID, berikut fakta-fakta terkait pajak bagi artis medsos, Rabu (16/1).

Banyak Pengguna Medsos

Sesuai data Statista, jumlah pengguna Instagram di Indonesia hingga Oktober 2018 mencapai 59 juta. Indonesia urutan nomor empat dunia. Tertinggi pertama hingga ketiga diraih adalah Amerika Serikat (121 juta), India (71 juta), dan Brasil (64 juta).

Sementara, pengguna YouTube di Indonesia pada semester I tahun 2018, mencapai 50 penguna. Diperkirakan, jumlah itu terus naik. Seiring tambahnya pengguna internet akhir 2017 mencapai lebih dari 143 juta.

Patuh Ketentuan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menuturkan, DJP punya tugas membina para wajib pajak (WP). Tak hanya selebgram tapi seluruh WP agar patuh sesuai ketentuan perpajakan. YouTuber, selebgram, hingga vlogger, punya kewajiban serupa seperti WP lain.

Tak Ada Ketentuan Khusus

Jika mereka dapat penghasilan, harus dikenakan pajak. Selain khusus, ketentuan umum juga berlaku. Seharusnya, kata Hestu, mereka melaporkan pembayaran pajak secara self assessment. Di akhir tahun, mereka harus lapor penghasilan selama setahun. Lalu menghitung jumlah pajak berapa dan melaporkan sendiri.

Sosialisasi Luas

Tak ada aturan khusus terkait pajak selebgram. Masih perlu sosialisasi lebih luas tentang aturan ini. Tak semua paham seluk-beluk dan tata cara perpajakan. Terlebih, sistem pajak pribadi bersifat self assesment, atau berdasarkan kesadaran sendiri untuk melapor ke DJP.

Harus Ada Pembeda

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan, mesti ada kepastian hukum yang jelas bagi pajak selebgram atau orang biasa. Seperti perbedaan aspek pajak. Bagaimana cara memenuhi kewajiban hingga membayar pajak. Ini harus dirumuskan pemerintah. Sejauh ini belum ada aturan khusus.

Besaran Pajak Belum Pasti

Yustinus memperkirakan, potensi pajak selebgram atau beberapa orang yang dapat penghasilan dari medsos cukup besar. Perlu antisipasi agar bisa dipajaki. Sejauh ini, kata Hestu, banyak selebgram yang inisiatif datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Di sana, mereka daftar dan melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. DJP sangat mengapresiasi mereka yang inisiatif mendaftar.

Pasal 21

Dalam aturan perpajakan yang berlaku, bagi pihak yang membayar penghasilan para selebritis, wajib memotong PPh (pajak penghasilan) sesuai Pasal 21, dari artis yang bersangkutan. Selebgram juga wajib membuat bukti pemotongan. Lalu menyerahkan kepada si vloger, selebgram, dan vlogger. Kemudian dihitung dalam SPT tahunan.

Pembinaan

DJP akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada selebgram agar tumbuh kesadaran membayar pajak. Bila ada penghasilan, membayar sesuai ketentuan.

Sosialisasi

Sejauh ini, para selebriti dan selebgram yang biasa menerima orderan menjadi endorser atau promosi berbayar (paid promotion), mengaku mendukung aturan ini.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ezar Radinka

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi