Nalar.ID

DNI Dibahas Lagi, Ini Penjelasan Doktor Hukum Investasi Lusiana Sanoto

Nalar.ID – Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Perekonomian, kembali membahas kebijakan daftar negatif investasi (DNI). Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada pidato kemenangan waktu itu, Jokowi mengatakan akan membuka keran investasi seluas-luasnya untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sesuai pembahasan terakhir, ada 49 bidang usaha yang masuk revisi aturan DNI. Ini akan diatur lewat Peraturan Presiden (Perpres).

“Kita rapat dengan menteri untuk mengajukan perubahan. Memang ada perubahan sedikir. Kita akan ajukan lagi (Perpres-nya). Nanti akan dibahas,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, belum lama ini.

Disisi lain, ada anggapan dari investor jika hukum ketenagakerjaan Indonesia kurang kompetitif. Alhasil investor asing kurang tertarik melakukan penanaman modal asing secara langsung di Indonesia.

Survei PT Ashmore Asset Management ke sejumlah perusahaan memperlihatkan hasil signifikan. Menurut survei, hambatan paling besar untuk masuk Indonesia adalah pada hukum ketenagakerjaan.

Hasil Survei

Selama ini, menurut perusahaan survei tersebut, investor asing banyak berinvestasi di instrumen-instrumen jasa keuangan yang bersifat sementara. Misalnya, seperti saham dan obligasi. Padahal, kalau investor mau investasi langsung, efeknya akan terasa lebih panjang.

Dihubungi terpisah, Doktor Hukum Investasi Lusiana Sanato mengatakan bahwa momentum ekonomi saat ini sudah baik. Soal 49 bidang usaha yang masuk DNI, menurutnya sudah sangat tepat dikeluarkan kebijakan tersebut. Sebab, revisi DNI adalah bagian dari upaya mengembangkan potensi geopolitik dan geoekonomi nasional.

Antara lain, mendorong UMKMK dan perusahaan nasional meningkatkan kreativitas, sinergi, inovasi, dan kemampuan menyerap teknologi baru dalam era keterbukaan. Langkah berikutnya yang diharus dilakukan, lanjutnya, yakni menjalankan pembangunan infrastruktur yang kian gencar.

“Fokus pemerintah di bidang infrastruktur, tak lain sebagai jalan untuk memenuhi target pertumbuhan. Pemerintah juga terus melakukan pemerataan pertumbuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk mendongkrak pertumbuhan di masa depan, pemerintah selayaknya kembali ke pakem yang tumbuh berkualitas,” jelasnya.

Dimana motor penggeraknya adalah sektor manufaktur. Sektor ini memiliki produktivitas tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja.

“Walau belum terlalu maksimal, pemerintah sudah berusaha kembali ke sana. Paling tidak dalam beberapa tahun terakhir,” tukasnya.

Sejumlah investor menilai, hukum ketenagakerjaan di Indonesia kurang kompetitif. Sehingga investor asing kurang tertarik melakukan penanaman modal asing secara langsung di Indonesia.

Daya Saing Rendah

Lusiana berpendapat, daya saing penanaman modal Indonesia masih sangat rendah. “Minimnya ketersediaan infrastruktur dan belum jelasnya kebijakan membuat usahawan mancanegara takut berinvestasi. Pemerintah selama ini tidak memiliki platform yang jelas dalam mengembangkan dunia industri,” katanya.

Sebab, lanjutnya, tidak ada ada skala prioritas, industri mana yang akan dibangun serta kebijakan yang akan dibuat. Maka itu, pemerintah harus memberikan insentif fiskal serta mempersiapkan infrastruktur. Ini faktor terpenting yang disyaratkan oleh para investor sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya di suatu negara.

“Sudah saatnya pemerintah memperluas lagi kewenangan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) demi menarik investasi asing yang lebih besar. BKPM juga harus berwewenang melakukan koordinasi. Khususnya dengan menteri-menteri terkait di bidang ekonomi dan polhukam. Sebab, di banyak negara, lembaga pengembangan investasi mempunyai kewenangan yang sangat besar,” ungkapnya.

Survei juga mengatakan bahwa hambatan paling besar investasi untuk masuk ke Indonesia selain hukum ketenagakerjaan yakni peraturan perpajakan dan masalah perizinan.

“Persoalan investasi masih berhadapan dengan masalah klasik, yaitu perizinan di daerah tetapi proses perizinan di tingkat nasional sudah membaik. Terutama setelah implementasi kebijakan Online Single Submission (OSS). Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk menertibkan peraturan-peraturan daerah yang bisa menghambat masuknya investor di daerah,” ujarnya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi