Malang, Nalar.ID – Pemerintah melakukan beberapa langkah untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terkait pendidikan vokasi dengan melibatan sektor industri. Termasuk menyiapkan rumusan insentif atau pemberian diskon untuk sektor industri yang bersedia melibatkan pendidikan vokaksi.
Mekanismenya, kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Malang, Jawa Tengah, Kamis (13/12) lalu, pihaknya memberikan fasilitas. Darmin menyebut istilah super deduction, yakni menggunakan, memberikan bantuan, atau melaksanakan pendidikan umum seperti sekolah menengah kejuruan (SMK).
“Berapapun kita nilai, dan kita ganti dengan pengurangan pajaknya, yaitu 200 persen dari yang dia berikan. Pemerintah akan mengganti biaya yang dikeluarkan pelaku industri dua kali lipat,” kata.
Misalnya, kata Darmin, jika industri mengeluarkan biaya Rp10 juta, maka pemerintah mengganti Rp 20 juta. “Jadi ini benar-benar usaha serius menyiapkan SDM kita,” tukasnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini diberikan agar sektor industri tak keberatan jika harus berpartisipasi dalam pendidikan vokasi. Pemerintah sedang menyiapkan alokasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2019 untuk mendorong dan meningkatkan pendidikan vokasi lewat keterlibatan sektor pelaku industri. “Anggaran disiapkan tahun depan,” imbuhnya.
Pemerintah tengah mendesain model struktur yang akan digunakan. Nantinya, kata Darmin, seluruh industri wajib terlibat pengembangan pendidikan vokasi tersebut.
Penulis: Erha Randy | Editor: Ceppy F. Bachtiar
Komentar