Nalar.ID

Fokus Bangun Vokasi, Pemerintah Rencanakan Kurikulum Jurusan Kopi

Jakarta, Nalar.ID – Pemerintah menegaskan, pendidikan dan pelatihan vokasional atau kejuruan akan terus ditingkatkan. Ini sebagai langkah strategis guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dalam menopang pembangunan. Langkah ini bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi serta menyambut industri 4.0.

Demikian penjelasan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Perekonomian Rudy Salahuddin, pada diskusi ‘Vokasi untuk Menciptakan Tenaga Kerja Berkualitas’, di Sulawesi Utara, Sabtu (27/10). Siaran tertulis diterima Nalar.ID, Minggu (28/10).

Menurutnya, salah satu langkat kongkrit pemerintah ialah menyusun Roadmap (peta jalan) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2017-2025. Dalam Roadmap itu, ada 4 fokus kebijakan:

Enam Sektor Prioritas

Mendorong pemenuhan tenaga kerja enam sektor prioritas ekonomi Indonesia. Diantaranya, agribisnis, e-commerce, pariwisata, manufaktur, ekpor tenaga kerja, dan healthcare. Sektor-sektor itu sebagai upaya menyiapkan tenaga kerja untuk produk-produk unggulan bernilai tambah tinggi. Serta kebutuhan permintaan global, dan pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pemenuhan Program Infrastuktur

Mendorong pemenuhan tenaga kerja untuk program prioritas pemerintah. Seperti program insfrastuktur. Terdiri atas proyek strategis dan non-strategis nasional, program pengembangan kawasan, dan program pemerataan.

Fokus Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Fokus pada lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Misalnya, sekolah menengah kejuruan (SMK) menyiapkan pendidikan tenaga kerja level dua operator Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Lalu, politeknik menyiapkan pendidikan tenaga kerja higher level thinking dan white collar job. BLK juga siapkan pelatihan tenaga kerja untuk memudahkan keterampilan jangka pendek, upskilling, dan reskilling.

Perbaikan Fundamental

Perbaikan fundamental pendidikan dan pelatihan vokasi. Mulai dari memperbaiki lembaga pendidikan, meningkatkan kualitas magang, peningkatan standar kompetensi, sarana dan prasarana, pendanaan, dan koordinasi.

Pemerintah, melalui Kemenko, juga melakukan pilot project pengembangan kurikulum agar terhubung dan cocok dengan industri dan dunia usaha. “Seperti pilihan pengembangan kurikulum jurusan kopi. Permintaan komoditas kopi dan industri-nya terus meningkat. Ke depan terus tren,” kata Rudy.

Ia menilai, Indonesia salah satu negara terbesar penghasil kopi namun tak punya pendidikan khusus tentang pengolahan kopi. Pengembangan kurikulum ini untuk mengembangkan komoditas dan industri kopi di Indonesia. Termasuk kesiapan dukungan SDM. “Mulai hulu sampai hilir,” lanjutnya.

Untuk memuluskan rencana ini, pemerintah memilih SMK yang sudah memiliki jurusan agribisnis dan perkebunan sebagai percontohan. Dengan harapan, menyesuaikan kerikulum dengan mudah. SMK PPN Tunjungsari di Bandung, Jawa Barat, terpilih menjadi sekolah percontohan pengembangan kurikulum jurusan kopi.

Nantinya, siswa SMK yang masuk jurusan kopi, menyelesaikan tiga tahun masa belajar. Lalu dapat enam sertifikasi kompetensi di bidang perkopian. Adanya pilot project ini, kian terbuka kesempatan kerja. Baik di perusahaan perkebunan kopi, membuka kebun, coffee and roastery chain store, atau coffee and roastery store.

Kurikulum SMK jurusan kopi, terbagi tiga tingkat:

  1. Kelas X, siswa memelajari dan menguasai delapan pengetahuan serta kemampuan mendapat sertifikat kompetensi pada pembibitan dan budi daya tanaman kopi.
  2. Kelas XI, tujuh pengetahuan dalam pascapanen dan roasting.
  3. Kelas XII, 12 pengetahuan barista dan kewirausahaan.

Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi