Nalar.ID

Graduasi KPM PKH 2020 Melebihi Target

Nalar.ID, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat jumlah graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) telah melebihi target yang ditentukan, yakni satu juta KPM. Sebanyak 1.179.304 KPM PKH telah menyatakan keluar dari kepesertaan PKH pada 2020.

“Ini data per 30 November, jumlah itu melebihi target graduasi yang telah ditentukan, yakni 10% dari total 10 juta KPM PKH. Desember, kita masih melakukan perhitungan detail,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin, kepada media, di Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Dari total KPM graduasi itu, ada dua jenis graduasi di PKH tahun ini, yaitu graduasi mandiri 341.773 KPM. Serta graduasi secara alamiah 837.531 KPM. Sedangkan provinsi yang paling banyak graduasi KPM PKH adalah Jawa Tengah 258.989 KPM, Jawa Timur 225.183 KPM, dan Jawa Barat 217.184 KPM.

Untuk wilayah luar Jawa, tercatat Provinsi Lampung menduduki peringkat pertama 48.558 KPM. Kedua, provinsi Sumatera Utara 40.520 KPM, dan Aceh 35.923 KPM.

“Graduasi mandiri adalah mereka yang sukarela mengundurkan diri dari penerima bantuan PKH. Biasanya karena perekonomian KPM mulai membaik. Graduasi alamiah adalah KPM sudah tak punya lagi unsur penerima, misalnya yang tadi menerima bantuan karena ada unsur anak sekolah tapi pada perjalanannya, anak-anak mereka sudah selesai sekolah semua,” tambah Pepen.

Perlindungan

Pepen menjelaskan, kepesertaan KPM PKH yang telah graduasi akan diganti oleh masyarakat miskin lain. Ini untuk memberi perlindungan kepada keluarga miskin yang masih butuh bantuan pemerintah.

“Keluarga miskin yang sebelumnya tak dapat bantuan, dengan graduasi, otomatis mereka dapat giliran menjadi KPM,” imbuhnya.

Untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat, Pepen menegaskan, Kemensos akan mengatur kepesertaan KPM PKH maksimal 5 tahun.

“Peserta PKH maksimal 5 tahun. Setelah 5 tahun, harus segera diganti atau digraduasi. Ini untuk memberi kesempatan kepada keluarga miskin lain yang layak dapat PKH bisa dapat haknya,” katanya.

Sementara Direktur Jaminan Sosial Keluarga Rachmat Koesnadi mengaku akan menindaklanjuti kebijakan itu dengan merumuskan target kepesertaan KPM PKH.

Guna mewujudkan hal itu, kata Rachmat, langkah awal yang akan dilakukan Kemensos melalui Pusdatin Kesos adalah memperbaiki data penerima bantuan PKH berbasis Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS).

Rachmat juga memerintahkan seluruh pendamping PKH untuk terus melakukan evaluasi KPM PKH melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) di wilayah masing-masing.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi