Nalar.ID

Guru Besar Hidrogeologi Vulkanik Hendarmawan: RUU SDA Molor karena Sarat Kepentingan

Nalar.ID – Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015 silam, berdampak pada ketiadaan payung hukum atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya air (SDA).

Maka itu, Dewan Perwakilan Rakyat  berinisiatif menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang masuk daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2018. Tetapi, sampai kini, RUU SDA ini belum disahkan.

Dalam diskusi bertema ‘Dialektika: RUU SDA Pro-Rakyat atau Pro-Bisnis’ di Gedung MPR/DPR beberapa waktu lalu, anggota Komisi V DPR RI Intan Fitriana Fauzi menyatakan bahwa molornya penyelesaian RUU SDA ini karena kesibukan anggota DPR dalam menghadapi pemilihan umum 2019.

Tahap Sinkronisasi

Ia menuturkan, pembahasan RUU SDA hingga Desember 2018 telah masuk tahap sinkronisasi. Semula, sambungnya, DPR dan pemerintah, telah menyepakati untuk menyelesaikan pembahasan pada Januari 2019.

Profesor Hendarmawan - nalar.id
Guru Besar Ilmu Hidrogeologi Vulkanik Fakultas Teknik Geologi dan Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjajaran, Bandung, Profesor Hendarmawan. NALAR/Dok.pri.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hidrogeologi Vulkanik Fakultas Teknik Geologi dan Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjajaran, Bandung, Profesor Hendarmawan mengungkapkan, RUU SDA ini sangat ditunggu masyarakat.

“Terutama para pelaku industri air kemasan,” tukasnya, kepada Nalar.ID, belum lama ini.

Hendarmawan menilai, molornya RUU SDA lantaran sarat oleh kepentingan. Sayangnya, ketika disinggung siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan di RUU SDA ini, ia enggan membocorkan.

Ia hanya menyebut, RUU ini tidak bicara jujur demi water resources (sumber daya air). “Saya meminta supaya seluruh pihak yang terlibat di pembahasan RUU ini melepas dulu kepentingan pribadi atau kelompoknya. Setelah itu dilakukan, baru bicara tentang RUU SDA. Sehingga semua stakeholder terkait dengan air bersih bisa terlayani baik,” tegasnya.

Diketahui, draft RUU SDA yang disusun sesuai inisiatif DPR ini terdiri atas 15 bab dan 78 pasal. Dari 604 daftar inventarisasi masalah (DIM) di RUU yang dihimpun DPR, akhirnya bersama pemerintah, hanya disepakati menjadi 362 DIM yang akan dibahas.

6 Arah Pengelolaan

Dalam catatan, ada enam garis besar arah pengelolaan dan ruang lingkup materi RUU SDA ini. Pertama, setiap pengusahaan air tak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Dua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia.

Tiga, pengelolaan air harus mengingat kelestarian lingkungan hidup. Keempat, air adalah salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Lalu, Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian air oleh negara secara mutlak.

Lima, prioritas utama pengusahaan atas air diberikan ke BUMN atau BUMD. Enam, jika semua batasan itu terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberi izin ke usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ezar Radinka

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi