Nalar.ID

Habiburokhman Jamin Tiada ‘Pasal Karet’ di UU ITE

Nalar.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tak akan ada lagi ‘pasal karet’ yang digunakan untuk menjerat kelompok atau golongan yang berbeda pendapat dengan penguasa.

Menurutnya usai direvisi, UU ITE yang mengatur tentang informasi yang menimbulkan kebencian dijelaskan jelas dan spesifik.

“Ada aturan lebih spesifik dan jelas, sehingga tidak ada lagi ketentuan karet dalam pasal itu. Jadi, ukurannya jelas. Sehingga pasal ini tidak lagi bisa digunakan untuk menjerat orang yang berbeda pendapat dengan penguasa,” kata Habib di Media Center Parlemen, Nusantara III, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya ada aturan lebih spesifik dan jelas, sehingga tidak ada lagi ketentuan karet dalam pasal tersebut.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, bahwa UU ITE yang telah disahkan DPR RI bersama Pemerintah merupakan wujud kehadiran negara melindungi warganya dalam transaksi elektronik.

“Negara bisa hadir lebih cepat membantu masyarakat yang menjadi korban tindak pidana transaksi elektronik,” ungkap Habib.

Dia menjabarkan, sebelumnya banyak regulasi yang mempersulit penindakan tersebut. Habib pun berharap agar pemerintah bisa merespon cepat untuk membuat aturan turunannya, berupa Peraturan Pemerintah (PP).

“Saya pikir ke depan kita tinggal menunggu peraturan pemerintahnya diterbitkan, agar apa yang diatur di dalam undang-undang ini bisa dieksekusi,” harapnya.

Habib memperinci, ada dua pasal yang tak terkait langsung dengan transaksi elektronik. Di antaranya soal pencemaran nama baik dalam Pasal 27, dan penyampaian informasi yang menimbulkan kebencian berbasiskan suku, agama, ras, etnis, dan sebagainya.

“Itu dua revisi yang menurut kami sangat positif,” ujar Habib.

Dia mengungkap, Pasal 27 sudah dua kali direvisi pada 2016, hukuman di atas lima tahun menjadi empat tahun, bahkan sekarang menjadi dua tahun.

“Jadi, orang yang dibidik dengan pasal ini tidak bisa dikenakan penahanan sebelum vonis. Kedua, Pasal 28, suku, agama, ras, dan antar golongan diperbaiki. Golongannya dibuat lebih spesifik dan jelas,” jelasnya.

Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi