Nalar.ID

Harapan BPP GINSI terhadap Mendag dan Pemerintahan Baru Jokowi                  

Nalar.ID – Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) berharap terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Rabu (23/10) ini.

Terutama mengenai sejumlah kebijakan. Salah satunya Verifikasi Penelusuran Teknis Impor (VPTI). GINSI berharap aktivitas VPTI melibatkan pihaknya.

“Untuk VPTI, dalam peraturan kementerian itu harus melibatkan GINSI,” kata Ketua Umum BPP GINSI Anton Sihombing di Jakarta, Selasa (22/10).

Status KSO

Selain itu, GINSI juga mempermasalahkan status KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia yang dinilai merupakan perusahaan induk atau holding company. Ini dianggap bertentangan dengan peraturan Mendag.

Di samping itu, VPTI yang menjadi tugas KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia, menurut GINSI justru dikerjakan oleh para vendor atau subperusahaan. Sehingga berdampak pada pengeluaran para importir menjadi lebih besar.

“Kami akan menyurati Presiden langsung dan Mendag yang baru. Bahwa kerja KSO Surveyor dengan Sucofindo adalah holding karena keduanya adalah perusahaan. Mereka juga mensub-kan ke perusahaan-perusahaan lain sehingga membuat high cost. Ini yang tidak disukai Presiden,” imbuhnya.

Anton mengklaim, mengetahui jumlah keuntungan yang diraih KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia dalam menjalankan tugas VPTI. Tapi ia mengaku tak tahu ke mana keuntungan yang diperoleh ini.

Tanggungan Importir

Yang tampak, katanya, GINSI dianggap memperoleh keuntungan dari kemitraan tersebut. “Timbul di luar seolah-olah GINSI itu dapat. Sedangkan untuk biaya kantor kami tidak ada. Selama tiga bulan ke belakang dari saku masing-masing. Kalau itu tanggungan pemerintah, ya silahkan, tetapi akan sangat malu kalau di republik ini masih ada pengembang cost di sektor tertentu. Itu yang akan menanggung importir,” paparnya.

Di pemerintahan baru, GINSI berharap dibentuknya staf khusus presiden baru yang mengurusi masalah di pelabuhan, yang meliputi pelayaran, cost di pelabuhan, dan importir.

Menteri anyar juga diminta menertibkan importir nakal. Sebab, diduga lebih dari 300 importir nakal beroperasi. Bahkan sebagian telah ditindak oleh Menteri Keuangan 2014-2019 Sri Mulyani.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi