Nalar.ID

Imbauan Kak Seto Mulyadi untuk Kabinet Baru Jokowi

Nalar.ID – Sejumlah lembaga yang memiliki kepeduliaan pada isu kemanusiaan dan hukum mengkritisi pidato pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden  RI pada 20 Oktober lalu. Mereka menggugat sama sekali tidak disinggungnya terkait hukum, kemanusiaan, dan perlindungan warga negara.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) pun menyoal hal yang sama. Dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10), LPAI mengajak publik untuk kilas balik sekaligus mengingatkan pemerintah pada dua peristiwa menyedihkan yang berhubungan langsung dengan anak-anak.

“Pertama, rangkaian demonstrasi 21-22 Mei yang berakibat empat anak meninggal serta puluhan anak lain yang proses hukum dan rehabilitasi sosialnya tak memperoleh kejelasan hingga kini. Kedua, penanganan mahasiswa yang ikut aksi massa menjelang pengabsahan sejumlah RUU pada September lalu,” kata Ketua Umum LPAI Seto Mulyadi, kepada Nalar.ID, Jumat (25/10).

Selain itu, masalah anak-anak tersebut nampak buram. Bahkan kian tenggelam, dibandingkan peristiwa-peristiwa lain. “Kita suka cita menyambut pemerintahan baru. Termasuk pelantikan anggota kabinet baru,” tambahnya.

Sanksi untuk Pelaku

Tapi pada saat yang sama, lanjutnya, LPAI bertanya, siapa yang masih memandang serius dua tragedi yang disebutkan ini.

Sebab itu, LPAI mengajak masyarakat untuk menaruh atensi lebih besar terhadap tewasnya anak-anak itu dan proses hukum atas puluhan anak lain. Itu sangat dibutuhkan.

Salah satu kepentingan yang harus diperjuangkan, kata LPAI, disamping mencari tahu penyebab kejadian itu, adalah menemukan pihak yang telah menghabisi anak-anak malang itu serta memastikan adanya sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku nantinya.

“Kami memandang, puncak kepedulian kita adalah tersedianya ganti rugi (restitusi), bahkan kompensasi bagi keluarga anak-anak itu. Sangat menyesakkan bahwa malapetaka ekstrim itu negara gagal memberikan perlindungan. Terutama bagi warga negaranya yang masih berusia anak-kanak. Pada aspek kegagalan negara itulah letak penjelasan mengapa kompensasi harus ditunaikan,” jelasnya.

Tujuan SDG’s

Pihaknya menambahkan, persoalan perlakuan terhadap anak-anak kian penting jika semua pihak memahami pranata global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Khususnya tujuan nomor 16 mengenai penghentian segala bentuk kekerasan terhadap anak serta penghentian tindakan penganiayaan, penelantaran, dan eksploitasi anak.

Target ini bahkan sudah seharusnya dikedepankan melampaui target-target lain yang berkaitan dengan penghentian kekerasan.

LPAI menyebut, pemberian kompensasi bagi keluarga korban anak-kanak itu emestinya diprioritaskan.

Inilah tombol yang LPAI tekan untuk memantik kementerian dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah memperlihatkan keberpihakan pada anak-anak.

Desakan ini LPAI tujukan kepada Kapolri dan jajarannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Sosial bersama jajarannya.

“Anak-anak, dengan segala kerapuhan, sangat berisiko menyandang status tumpang tindih korban sekaligus pelaku. Berhadapan dengan status ganda itu, sudah menjadi kepatutan bahwa penanganan anak selaku korban harus didahulukan oleh negara. Penanganan itu mencakup dimensi hukum, fisik, psikis, dan sosial anak,” ungkapnya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi