Nalar.ID

Ini Area Rawan Korupsi Menurut Menteri Tjahjo Kumolo

Nalar.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berupaya meningkatkan integritas aparatur sipil negara (ASN) sebagai faktor potensial kasus korupsi.

Kolaborasi ini ditunjukkan dengan pembangunan New Survei Penilaian Integritas atau New-SPI. New-SPI adalah alat ukur pelaksanaan nilai integritas oleh instansi pemerintah, yang pada tahun 2021 lalu telah digunakan untuk mengukur implementasi nilai integritas pada 98 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 508 kabupaten/kota dengan total responden 225.964 jiwa.

Sesuai laporan pelaksanaan SPI tahun 2021, Indeks Integritas Nasional tahun 2021 adalah 72,4 dari skala 100.

“Secara umum menunjukkan masih terdapat berbagai ruang pelanggaran integritas terjadi pada instansi pemerintah,” jelas Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022, secara virtual dari Kantor Kementerian PANRB, dikutip Nalar.ID.

Menteri Tjahjo mengungkapkan telah membaca dan mempelajari hasil pelaksanaan SPI yang dirilis oleh KPK. Atas dasar itu, ada sejumlah rekomendasi prioritas yang dianggap perlu menjadi fokus perbaikan.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, Kementerian PANRB menyusun empat rencana aksi tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Pertama adalah pengintegrasian proses bisnis pengawasan dalam rangka menciptakan sistem pencegahan korupsi dan kecurangan yang lebih andal,” ungkapnya.

Kedua, yakni penguatan implementasi sistem merit, khususnya di pemerintah daerah. Rencana tindak lanjut ketiga adalah penguatan Zona Integritas (ZI) pada kawasan dan lokus prioritas nasional. Sedangkan keempat adalah percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada seluruh layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.

SPI tetap masuk peta jalan penajaman reformasi birokrasi tahun 2020-2024 yang akan jadi salah satu indikator utama penilaian reformasi birokrasi. Tjahjo menjelaskan, upaya reformasi birokrasi dan upaya pencegahan korupsi bagai dua sisi mata uang yang satu sama lain saling mendukung dan melengkapi.

Menurutnya, reformasi birokrasi berhasil jika integritas aparatur semakin meningkat. “Nilai integritas yang mengakar dari setiap individu jadi budaya organisasi yang kuat, secara paralel peningkatan integritas aparatur akan mendorong reformasi birokrasi menjadi semakin cepat,” jelasnya.

Tjahjo kembali mengingatkan area rawan korupsi. Area rawan itu meliputi perencanaan anggaran, hibah dan bantuan sosial, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, perizinan, tata kelola dan desa, manajemen aset, serta jual beli jabatan.

Penguatan integritas ASN juga diperkuat dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 07/2022 tentang Penguatan Integritas ASN dalam Area Rawan Korupsi.

“Setiap ASN diminta menguatkan sistem pencegahan korupsi agar dampaknya lebih nyata. Hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah mengembangkan sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan publik di tiap instansi. Juga aktif menyampaikan upaya dan capaian program antikorupsi melalui berbagai media untuk mempengaruhi perubahan perilaku kepada pengguna layanan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pemberantasan korupsi oleh KPK dikemas dengan sebutan Trisula. Pertama adalah pendidikan masyarakat, kedua yakni mengembangkan pencegahan ruang lingkup perbaikan sistem, dan ketiga adalah upaya penindakan.

SPI, menurut Firli, adalah mengukur sejauh mana masyarakat sadar untuk tidak korupsi. Metode ini juga mengukur efektivitas sistem pemerintahan mencegah terjadinya korupsi. “SPI juga mengukur daerah rentan terjadinya korupsi,” ungkapnya.

Baginya, SPI adalah amanat pembangunan jangka menengah nasional. Angka hasil SPI tahun 2021 adalah titik awal perbaikan terhadap individu maupun sistem.

Dari penilaian itu, pemerintah dan masyarakat bisa belajar terkait area rawan korupsi. Nilai integritas yang mengakar dari setiap individu menjadi budaya organisasi. “Kita sama-sama bergerak untuk perbaikan sistem yang memiliki celah terjadinya korupsi. Jangan lagi ada sistem yang ramah terhadap korupsi,” tegasnya.

Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi