Nalar.ID – Kehadiran beragam inovasi pelayanan publik tak lagi sekadar menjembatani kehadiran program pemerintah, tetapi mengakomodir kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat menyerahkan penghargaan kepada ‘Top 99 Inovasi Pelayanan Publik’ tahun 2019, belum lama ini.
Terobosan yang lahir dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 ini tak hanya fokus pada penerapan sistem informasi, tapi banyak bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, mengakomodir kearifan lokal, serta kolaborasi dengan kaum muda atau milenial.
“Orientasinya bukan sekedar menjembatani kehadiran program pemerintah, tapi mengakomodir kebutuhan dan kecenderungan karakter, budaya, dan ‘DNA milenial’, yaitu pelayanan kian cepat, mudah, mudah, dan aksessibilitas tinggi,” ujar Menteri Syafruddin, dalam acara ‘Awarding Top 99 Inovasi Pelayanan Publik’, di Semarang, beberapa waktu lalu.
19 Inovasi
Pada Top 99 inovasi ini, sebanyak 19 inovasi dari 12 kementerian. Sementara 8 pemerintah provinsi menghadirkan 12 inovasi. Dari 18 pemerintah kota menyumbangkan 21 inovasinya.
Terbanyak adalah 27 pemerintah kabupaten yang menciptakan 41 inovasi pelayanan publik. Kompetisi diikuti oleh lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada lima inovasi yang dihadirkan dari empat lembaga, serta satu inovasi dari satu BUMN.
Mereka yang ditetapkan sebagai Top 99 ini dipilih dari 3.156 proposal inovasi yang diajukan secara online melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik).
Inovasi-inovasi ini telah melewati tahap seleksi administrasi serta penilaian proposal dan dokumentasi inovasi. Para inovator harus melewati tahapan presentasi dan wawancara dihadapan Tim Panel Independen untuk mencarai 45 inovasi terbaik. Tahap itu disusul dengan observasi lapangan sebagai bukti dari inovasi yang dipresentasikan.
Tentu, masih banyak inovasi lain berperan penting dalam pelayanan masyarakat. Maka itu, Kementerian PANRB selalu menjaga siklus pertumbuhan inovasi-inovasi itu dengan mendorong setiap unit pelayanan melahirkan terobosan.
Langkah kedua, mengembangkan atau mendiseminasikan inovasi itu menjadi skala nasional. Ketiga, melembagakan inovasi-inovasi terbaik agar terus berkelanjutan.
Konsisten dan Keberlanjutan
Syafruddin menekankan, melahirkan inovasi melalui kompetisi perlu konsistensi dan keberlanjutan. “Maka itu, diberi dana insentif daerah. Untuk pemeliharaan, sekaligus memacu semangat lainnya untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik,” imbuh mantan Wakapolri ini.
Inovasi itu kemudian dikembangkan melalui metode transfer knowledge dan membangun pilot project wilayah sebagai suar percontohan bagi daerah lainnya. Saat ini, sudah berdiri tiga Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan.
Transfer knowledge juga dilakukan dengan scaling up bagi inovasi terpilih dengan cara glokalisasi, yakni program daerah menjadi program nasional. “Artinya, perluasan sudah terjadi secara positif,” ujar Syafruddin.
Indikator Kinerja
Sementara, pelembagaan inovasi adalah mendorong inovasi menjadi budaya organisasi. Inovasi pelayanan publik dijadikan indikator kinerja individu serta didukung oleh regulasi yang kuat.
“Walaupun kepemimpinan organisasi berganti, inovasi tetap berjalan, jangan sampai berhenti,” tegas Syafruddin.
Pada Top 99 ini, inovasi dari wilayah Jawa Tengah-lah yang terbanyak. Pemprov Jawa Tengah melahirkan tiga inovasi. Sedangkan pemkab atau pemkot di wilayah Jawa Tengah mengikutsertakan 22 inovasi di ajang itu.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa untuk menciptakan inovasi, dapat melihat pengaduan dari masyarakat. “Jika ada komplain masyarakat, kemudian direspon, maka harus berinovasi,” ujarnya.
Ganjar mengaku bahwa ia mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah dapat melayani masyarakat dengan mengadopsi sistem pelayanan mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel.
Selain mereka, acara ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto, Direktur Utama Taspen Iqbal Lantaro, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Toni Harmanto, serta para penerima penghargaan inovasi pelayanan publik.
Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ceppy F. Bachtiar
Komentar