Nalar.ID – Menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2020, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kebutuhan beras nasional dalam kondisi aman. Kepastian ini didukung oleh angka cadangan beras saat ini yang mencapai 4.776.000 ton.
“Kami sudah antisipasi dan validasi data dari kesiapan-kesiapan panen,” kata Syahrul di Kantor Presiden, Jakarta, dalam siaran tertulis kepada Nalar.ID, Rabu (4/12).
Syahrul menjelaskan, kebutuhan beras akan terjamin. Sebab, secara perlahan panen raya akan berlangsung akhir Desember ini hingga memasuki masa puncak April 2020. Dengan begitu, Indonesia akan memiliki stok beras baru.
“Apalagi Januari nanti, kami prediksi terjadi stok beras baru 16.000 ton. Pada Februari sebanyak 576.000 ton. Puncak panen raya pada Maret menuju April, kurang lebih mencapai 4.255.000 ton,” tukasnya.
Meski begitu, lanjut Syahrul, Indonesia sempat memiliki kekurangan beras sebanyak 1.241.000 ton pada periode November 2019. Kekurangan ini disimpulkan dari data produksi beras yang hanya 1.233.000 ton.
Siapkan Ekspor
Sedangkan perkiraan kebutuhan beras mencapai 2.474.000 ton. “Tapi, kita masih punya cadangan sebanyak yang saya sebutkan tadi,” katanya.
Di samping kebutuhan dalam negeri, Syahrul mengatakan bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan kementerian terkait agar melakukan ekspor beras ke sejumlah negara.
“Tadi ada perintah dari presiden, saya diminta untuk persiapkan ekspor beras sehingga Indonesia ini tidak hanya melihat impor. Tahun ini dipersiapkan beras premium (untuk ekspor). Insya Allah, per Januari akan dilakukan persiapan,” katanya.
Menurutnya, beras yang akan diekspor rencananya berjumlah 100 ribu hingga 500 ribu ton. Meliputi bibit, irigasi dan lahan. Ada pula persiapan diplomasi dagang yang menjadi bagian penting proses ekspor.
“Saya0 optimistis proses ini bisa dilakukan awal Maret 2020. Dalam pikiran saya, semua negara akan dijajaki dulu. Kita harus bisa bersaing dengan beras-beras dari negara lain. Walau sampai sejauh ini belum ada komunikasi lebih teknis dengan negara tujuan ekspor,” katanya.
Maka itu, Syahrul memastikan, pemerintah akan menyesuaikan regulasi ongkos produksi dengan penyesuaian logistik dan distributor. Ia berharap, pengusaha swasta bisa mengambil peranan pada peningkatan nilai ekspor beras.
“Kalau bisa pengusaha, mengapa mesti pemerintah. Siapa pun menurut saya, mau BUMN atau siapa saja, yang penting kita ekspor,” tukasnya.
Penulis: Erha Randy | Editor: Radinka Ezar
Komentar