Nalar.ID

Jokowi Bahas Pajak Hiburan Bareng Menteri, Ini Hasilnya

Nalar.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju guna membahas polemik tarif pajak hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, dan spa sebesar 40-75% di UU HKPD.

Adapun, Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran soal aturan itu.

“Kalau periode lalu dengan UU 28 tarif hiburan paling tinggi 35%. Sekarang, UU HKPD tarif hiburan itu 10%, hanya khusus untuk jasa hiburan terkait diskotek karaoke, kelab malam dan spa dikenakan tarif 40-75%,” ucap Airlangga, usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/1/2024) petang.

Kata Airlangga, keputusan hasil rapat bersama Jokowi itu, pertama, Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri akan membuat surat edaran agar pemda mengeluarkan insentif pajak sesuai Pasal 101 UU HKPD. “Pemberian insentif fiskal dimungkinkan untuk mendukung kemudahan investasi ini berupa pengurangan keringanan pembebasan dan penghapusan pokok pajak dan retribusi dan sanksinya,” jelasnya.

Rapat kedua, Jokowi meminta disiapkan skema pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) Badan mencapai 10%. Tapi, teknis pemberian insentif dan bentuknya masih harus dibahas oleh instansi terkait.


Airlangga menyampaikan dua hal bahwa daerah dapat melakukan pajak lebih rendah dari 40-70%. Ini sesuai daerah masing-masing dan insentif yang diberi terkait sektor yang akan dirinci.

Nantinya, surat edaran bersama Menkeu dan Mendagri akan lebih menjelaskan hal ini. Sebab, di dalam UU, sifatnya diskresi sehingga pihaknya ingin dipayungi aturan.  

Lalu, beberapa daerah yang sebelumnya mengenakan 75% seperti di Aceh, dengan UU ini, justru menurunkan jadi 5%. Begitu juga di berbagai daerah lain.

Diketahui, ketentuan itu selain tertuang di Pasal 101, juga termuat di Pasal 6 yang menyebutkan bahwa jenis pajak seperti pajak hiburan tak dipungut oleh. Di mana, potensinya kurang memadai dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tak memungut.

Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi