Nalar.ID

Kembali Bertanya Tentang Demokrasi

Pernyataan bombastis baru-baru ini datang dari seorang pakar hukum tatanegara, Yusril Ihza Mahendra, yang menanggapi apa yang disampaikan oleh mantan wakil presiden dua periode, Jusuf Kalla, pada suatu acara partai. JK mengatakan, bahwa jika demokrasi tak berjalan maka pemerintahan akan jatuh.

Namun, Yusril memberikan tanggapan sebaliknya. Ia justru mengatakan bahwa jika demokrasi itu dijalankan, maka negara yang akan runtuh.

Bagi penulis, pernyataan ini sangat menarik. Pernyataan Yusril bahkan mengunggah kembali rasa ingin tau tentang demokrasi yang telah dipelajari penulis sejak dulu, sejak di bangku sekolah, hingga bangku kuliah. Jangan-jangan benar, ada yang salah dengan demokrasi jika sistem ini tetap dijalankan di Indonesia. Betulkah negara ini akan runtuh jika demokrasi ini tetap berjalan?

Demokrasi

Semua telah bersepakat, baik dari pemikir Islam seperti Yusuf Qardhawi, Abdul Ghani AR Rahnal, Affan Gaffar, hingga pemikir barat seperti Samuel P Huntington, Hans Kelsel, Abraham Lincoln, dan lainnya, bahwa Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat. Yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi adalah gagasan maupun pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan yang sama untuk semua warga negara. Sehingga, jika ada warga negara yang masih merasa diperlakukan beda, baik dalam proses politik, penegakan hukum, dan lain sebagainya, maka bisa dianggap sebuah negara tak lagi demokratis.

Huntington menekankan tentang demokrasi, bahwa demokrasi hanya akan tercipta jika para pemberi keputusan yang kuat dalam suatu sistem pemerintahan dipilih melalui suatu proses pemilihan umum yang jujur dan adil (jurdil) secara berkala.

Yang harus digaris bawahi adalah jujur dan adil. Bahwa pemerintahan yang demokratis salah dua diantara ciri-cirinya adalah jujur dan adil. Penekanan ini membawa semua ke dalam ruang bertanya yang dasar dan mendalam: apakah proses pemilihan umum di negara ini sudah jujur dan adil? Apakah pemerintah telah menjalankan tugasnya secara jujur dan adil?

Indeks Demokrasi Indonesia

Baru-baru ini, The Economist Intelligence Unit merilis Indeks Demokrasi di Indonesia. The Economist Intelligence Unit menempatkan peringkat Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2020 sama dengan di tahun 2019. Meskin sama, namun skornya menurun. Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia, dengan skor menurun dari sebelumnya 6,48 (2019) menjadi 6,3 (2020).

Hal ini menyulut tanggapan dari berbagai pihak. Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Prof. Din Syamsuddin, mengatakan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia sangat rendah. Bahkan, tak jarang yang menyebutkan Indonesia sedang mengalami kebangkrutan demokrasi karena demokrasi tidak tampil dalam realitas.

Menurut Prof. Din Syamsuddin, Demokrasi harus hadir sebagai alat untuk menuju keadilan bagi semua masyarakat. Namun, hal itu semua buyar oleh karena liberalisme politik yang terjadi. Oligarki sangat kental dalam kehidupan bernegara dan menghujam tajam dalam seluruh sendi kehidupan, baik sosial, pendidikan, kesehatan, politik, hukum dan ekonomi. Sehingga, demokrasi kehilangan arah!

Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, mengatakan bahwa laporan ini harus menjadi “cambuk” bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi. Ia juga menekankan bahwa Indonesia kedepan akan menghadapi banyak tantangan terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Money Politic

Mungkin bagi banyak oknum politisi di negeri ini telah menganggap dan meyakini bahwa pelaksanaan pemilihan umum maupun pilkada yang mereka hadapi tak akan berjalan lancar dan memenangkan pertarungan tanpa ada money politic.

Money Politic dalam keyakinan sebagian elit politik adalah keterpaksaan, padahal tercatat jelas bahwa money politic dilarang dalam setiap pesta demokrasi. Bahkan, MUI telah memfatwakan haram bagi pemberi maupun penerima. Sekali lagi, politik uang termasuk “mahar politik” hukumnya haram. Dalam KUHP Pasal 149 ayat (1) dan (2) mengancam pihak-pihak yang melakukan money politic. Yang memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyuap pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.

Pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia sampai saat ini masih dihiasi dengan politik uang. Seolah tak ada jeranya, seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima suap agar ada rekayasa pergantian antar waktu dari satu calon dengan calon yang lain dalam satu partai.

Menjelang pemilu 2019, di Jawa Timur, Polisi mengamankan satu mobil yang membawa uang senilai Rp 1,075 Miliar dan sejumlah atribut salah satu partai peserta pemilu. Di Pekan Baru, ditemukan uang sejumlah Rp 506.400,000 dalam OTT yang dilakukan oleh Bawaslu bersama Polisi. Dan banyak lagi di daerah-daerah lain yang melakukan hal haram yang sama.

Dampak Buruk

Tentu Money Politic memiliki dampak buruk bagi seluruh masyarakat. Setidaknya ada tiga, pertama, dampak bagi pelakunya secara langsung, yaitu ancaman pidana dan diberhentikan pencalonannya sebagai peserta pemilu maupun kepala daerah.

Kedua, dampaknya terhadap masyarakat. Bahwa politik uang itu adalah jebakan bagi masyarakat. Alih-Alih sang calon anggota dewan maupun calon kepala daerah mengajak masyarakat bersama-sama menyongsong perubahan ke arah yang lebih baik, namun dicederai dengan politik uang untuk memenangkannya. Alhasil, yang terjadi setelah terpilih adalah mengumpulkan kembali uang yang begitu banyak dikeluarkan untuk menyuap masyarakat dengan cara melakukan tindak korupsi. Menyelewengkan kebijakan. Menyelewengkan APBN maupun APBD.

Ketiga, dampaknya terhadap kualitas dan kredibilitas calon. Calon anggota DPR maupun calon kepala daerah akhirnya hanya akan mengandalkan kekuatan modal (uang). Kualitas dan kredibilitas itu nomor sekian. Sehingga, hal ini juga sangat mempengaruhi hak masyarakat untuk memilih maupun dipilih. Masyarakat yang memiliki kualitas dan kredibilitas yang baik tidak mampu meraih haknya yang tertuang dalam UUD 1945 hanya karena tak memiliki modal (uang).

Wajah Demokrasi

Kembali ke pernyataan Prof. Yusril. Ia mengatakan justru Demokrasi ini dijalankan maka akan membuat negara ini runtuh. Yusril menekankan bahwa persoalan demokrasi ini adalah demokrasi seperti apa yang ingin dijalankan di negara ini. Menurutnya, sejak dulu, demokrasi ini terus diperdebatkan tiada habisnya. Sistem pemilu tiap lima tahun dibongkar pasang sesuai keinginan yang berkuasa.

Bagi penulis, bongkar pasang sesuai keinginan penguasa adalah bukti nyata permainan kekuasaan. Rumus pastinya, yang kuat akan menang dan berkuasa, dan yang lemah akan tersingkir. Wajah demokrasi saat ini adalah wajah modal, dan tentu modal ini terkait uang. Sehingga, jika wajah demokrasi dewasa ini dipertahankan, maka senada dengan Prof. Yusril, penulis katakan, negara akan runtuh!

Artikel ini ditulis oleh Muh. Fitrah Yunus, Direktur Eksekutif Trilogia Institute.

Editor: Dimas Dwi Putra

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi