Nalar.ID

Kemensos Alokasikan Rp 30,9 T untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial

Nalar.ID, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) berupaya memberikan perlindungan bagi korban bencana melalui penyediaan logistik yang cukup dan bantuan sosial bersyarat untuk keluarga rentan miskin.

Ini merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Juliari P. Batubara pada 3 September 2020 lalu. Rapat tersebut menyepakati pagu anggaran Kemensos tahun 2021 sebesar Rp 92,8 triliun. Hal ini adalah salah satu poin kesepakatan untuk mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan akibat Covid-19 yang diprediksi akan berlanjut sampai 2021.

“Untuk Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos menyiapkan pagu anggaran Rp 30,9 triliun,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, pekan lalu.

Dirjen menjelaskan, untuk mendukung Target Program Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2021, Kemensos mengalokasikan anggaran Rp 30,4 triliun untuk program Jaminan Sosial Keluarga. Target sasarannya 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indonesia.

Selanjutnya, anggaran dukungan Prioritas Nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, telah disiapkan anggaran Rp 383,2 miliar. Target sasarannya 130 ribu jiwa.

Untuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebesar Rp 100,2 miliar, dengan target sasaran 200 kelompok masyarakat rawan bencana sosial dan 1,2 juta korban bencana sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Kemensos juga berencana menyiapkan gudang logistik guna mempercepat pelayanan kepada korban bencana.

“Karena gudang yang ada sekarang sudah tak bisa menampung logistik, sehingga perlu perluasan gudang dengan rencana membeli gudang yang lebih representatif,” tambahnya.

Terkait Program Jaminan Sosial Keluarga melalui PKH, Pepen menjelaskan, tahun 2021 akan ada penambahan komponen penerima bantuan untuk penderita penyakit TBC (Tuberkulosis) yang masuk komponen kesehatan.

“Targetnya, mereka yang punya penyakit TBC sebanyak 9.000 jiwa dengan indeks Rp 3 juta per tahun. Tujuannya dimanfaatkan penerima PKH dalam mengantarkan anggota keluarga dengan TBC ke klinik agar rutin berobat dan untuk membeli makanan bergizi,” tambahnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Indonesia menempati urutan kedua setelah India dari 10 negara pengidap TBC, yaitu sebanyak 1.020.000 kasus TBC atau 391 kasus per 100.000 penduduk.

Penulis: Febriansyah | Editor: Radinka Ezar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi