Nalar.ID

Kepala BKPM Bahlil: Perizinan dan Insentif Investasi akan Ditangani BKPM

Nalar.ID – Investasi di Indonesia menunjukkan kinerja yang baik dengan meningkatnya PMA maupun PMDN dengan porsi yang semakin seimbang.

Namun, masih ada tantangan yang menghadang untuk meningkatkan kinerja investasi di Indonesia, di antaranya adalah peningkatan pemerataan investasi ke luar Jawa, investasi yang belum menyentuh sektor-sektor industri strategis, serta masalah perizinan yang kompleks. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan perbaikan aspek jaminan kepastian hukum serta harmonisasi dan sinkronisasi regulasi.

Demikian juga, perlunya pemberian insentif pada investor yang berinvestasi di luar Pulau Jawa dan pengarahan investasi pada sektor-sektor strategis. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mesti membangun sinergi harmonis. Institusi ini mesti menjadi satuan tugas (satgas) strategis yang dapat mengeliminasi hambatan-hambatan investasi.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan, berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet, telah diputuskan Presiden Joko Widodo bahwa ke depan terkait masalah perizinan dan insentif investasi akan diserahkan ke BKPM.

“Hal ini untuk memberikan kepastian kepada investor. Sistem perizinan investasi diperbaiki, sehingga memberikan kenyamanan kepada investor,” jelas Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, kepada Nalar.ID, belum lama ini, dalam diskusi ‘Menjadikan Indonesia Surga Investasi’ di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Untuk mewujudkan Indonesia menjadi surga investasi, Bahlil menjelaskan pemerintah akan melakukan perbaikan iklim investasi, peningkatan kemudahan berusaha, percepatan realisasi investasi, dan mengatasi hambatan investasi, dan peningkatan peran penanaman modal dalam negeri (PMDN), terutama UMKM dalam perekonomian.

Maka itu, lanjut Bahlil, fokus kerja BKPM dalam jangka pendek ada empat hal, yaitu meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah negara yang baik atau layak investasi. Menggiring investor untuk segera mendapatkan perizinan, meyakinkan investor bahwa Indonesia aman dan nyaman untuk investasi, dan mengawal investasi perusahaan hingga berproduksi.

“Untuk menjalankan fungsi promosi hingga pengawalan investasi hingga berproduksi butuh kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini BKPM dan DPMPTSP seluruh Indonesia,” tukasnya.

Ke depan, BKPM akan menyelenggarakan rapat koordinasi tingkat nasional dengan DPMPTSP Provinsi, Kabupaten dan Kota pada Februari 2020. Koordinasi ini untuk berdiskusi dan pemetaan permasalahan investasi di daerah. Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 24 proyek senilai Rp 700 triliun yang terkendala dan tidak terealisasikan.

“Kita harus memastikan bahwa investasi yang bermanfaat adalah investasi yang terealisasi hingga berproduksi,” tegasnya.

Pemerataan investasi, menurut Prof Ahmad Erani Yustika bahwa tantangan untuk meningkatkan kinerja investasi di Indonesia adalah pemerataan investasi ke luar Jawa. Selain itu, investasi belum menyentuh sektor-sektor industri strategis, dan perizinan yang kompleks.

“Oleh karena itu, perlu ada perbaikan perizinan, pemberian insentif pada investor yang berinvestasi di luar Pulau Jawa, serta pengarahan investasi pada sektor-sektor strategis untuk menjadi tugas utama pemerintah saat ini,” jelasnya.

Menurutnya, ada beberapa contoh kebijakan investasi dari beberapa negara tetangga yang bisa diadopsi di Indonesia untuk menarik investor. Andry Satrio Nugroho menambahkan bahwa meski sudah ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tetapi investasi asing di daerah masih rendah.

“Padahal, KEK mestinya menjadi kawasan andalan terutama untuk menjaring investasi asing di sektor manufaktur di luar daerah Jawa,” jelasnya.

Pemerataan Investasi

Namun kondisi saat ini, hanya kawasan Jawa (khususnya Jawa Barat dan Jakarta) yang memiliki realisasi investasi asing di atas 9 persen. Beberapa kawasan di Sumatera hanya memiliki realisasi investasi asing di bawah 1%, beberapa di antaranya berada pada 2-5 persen dari total investasi asing langsung (FDI).

“Padahal yang mesti disadari bersama bahwa ketimpangan investasi sama artinya dengan ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Hal demikian mesti segera ditangani pemerintah,” ujarnya.

Menghadirkan investasi bukan pekerjaan satu kementerian saja, tetapi seluruh kementerian. Maka, menurut Andry, “BKPM perlu blusukan dengan berbagai kementerian dan terjun langsung ke daerah.”

BKPM juga mesti menjadi Satgas Strategis yang dapat mengeliminasi hambatan investasi yang diakibatkan oleh miskoordinasi kelembagaan dan perangkat daerah, permasalahan infrastruktur penunjang seperti harga energi dan bahan baku, maupun masalah pungutan liar,” jelasnya.

Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan, pengusaha berharap pemerintah membenahi aspek regulasi dan birokrasi, melalui jaminan kepastian hukum, harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, serta penyamaan persepsi dan transparansi tentang kebijakan pemerintah. “Kendala-kendala perizinan perlu segera ditangani pemerintah, seperti melalui penyederhanaan regulasi melalui program Omnibus Law,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kawasan Ekonomi, ini.

Ketua Apindo Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Sanny menambahkan, pemerintah perlu mempermudah masuknya investor asing dengan pembaruan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana logistik untuk meningkatkan daya saing.

“Masalah pertanahan dan tata ruang wilayah, serta gangguan keamanan dan ketertiban juga perlu perhatian serius pemerintah,” jelas Sanny.

Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi