Nalar.ID

Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi: Upah Buruh Indonesia Jauh Tertinggal dengan Negara Lain

Nalar.ID – Peringatan Hari Buruh Internasional, atau May Day berlangsung Rabu (1/5) lalu. Sejumlah daerah maupun di Ibukota menjadi konsentrasi aksi para buruh. Para buruh dari berbagai elemen menyuarakan tuntutan.

Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mengusung tema besar ‘Kesejahteraan Buruh dan Demokrasi yang Jujur Damai’, KSPI, berunjukrasa bersama ratusan buruh Indonesia.

Aksi KSPI dipusatkan di Lapangan Tennis Indoor, Senayan, Jakarta. Aksi dihadiri oleh calon presiden RI Prabowo Subianto.

Kepada Nalar.ID, Rabu (1/5), Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi, menuturkan, ada enam tuntutan KSPI dalam gelaran May Day 2019.

Apa saja?

“Cabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Upah Minimum yang membatasi kenaikah upah buruh disaat baseline upah buruh Indonesia jauh tertinggal dari negara lain,” kata Rusdi.

Rusdi menyebut, PP Nomor 78 tersebut juga menghilangkan hak berunding upah bagi buruh dalam mekanisme penetapan upah mininum.

Tuntutan kedua, lanjutnya, menghentikan perbudakan modern berkedok outsourcing (kontrak), pemagangan, dan honorer. Menurutnya, sistem pemagangan saat ini lebih berbahaya dan merugikan buruh, karena pekerja magang tidak mendapatkan upah dan hanya uang saku seadanya.

“Tiga, meningkatkan manfaat dan pelayanan serta kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan jaminan pensiun. Keempat, menurunkan tarif dasar listrik dan sembako. Ini menurunkan daya beli buruh dan masyarakat,” ujarnya.

Berikutnya, meningkatkan kesejahteraan para guru dan tenaga honorer, serta para pengemudi ojek online. Termasuk keikutsertaan program BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah.

Tuntutan terakhir, yakni menegakkan domokrasi yang jujur dan damai untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteran sosial bagi masyarakat. “Jangan kotori pemilu (pemilihan umum) dengan kecurangan masif. Ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemilu, demokrasi, dan pemerintah,” ungkapnya.

Rusdi menyatakan, semua tuntutan yang pernah disampaikan KSPI tahun 2018 belum ada perubahan hingga sekarang. Ia menyatakan, pemerintah harus punya komitmen dan keberpihakan pada kaum buruh sesuai amanah UUD 1945. Dengan membuat aturan pro-buruh untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia.

“Kami berharap, presiden terpilih nanti bisa menjalankan 10 kontrak politik yang sudah disepakati antara KSPI dengan Pak Prabowo untuk kesejahteraan buruh serta rakyat,” tutupnya.

Penulis: Erha Randy | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi