Nalar.ID

Kiat Hendarsam Marantoko Berantas Korupsi

Nalar.ID – Belum lama ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis daftar nama 49 calon legislatif (caleg) eks koruptor peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Para caleg itu terbagi dalam DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Komisioner KPU Ilham Saputra, membenarkan bahwa status mereka adalah mantan terpidana korupsi. “Dari 49 caleg (eks koruptor) itu, 9 diantaranya adalah caleg DPD. Lalu, 16 caleg DPRD provinsi, dan 24 caleg DPRD kabupaten/kota,” kata Ilham, kepada Nalar.ID, akhir Februari 2019.

Adapun, sesuai syarat ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 UU Nomor 7 tahun 2017, status eks narapidana korupsi diumumkan terbuka ke publik.

Caleg bersih lain buka suara. Salah satunya Hendarsam Marantoko, caleg DPR RI dari Partai Gerindra daerah pemilihan (dapil) Lampung 1. Selain nyaleg di pemilihan legislatif 2019, Hendarsam, diketahui adalah seorang advokat ternama.

Kuasa hukum artis Ahmad Dhani ini turut mengomentari caleg eks koruptor rilisan KPU. Berikut penuturan kepada Nalar.ID, Selasa (26/3).

Pendapat Anda terkait rilisan 49 caleg eks koruptor dari KPU?

Ada perbedaan mendasar antara azas kepatutan dan moralitas, dengan azas kepastian hukum dalam masalah ini. Dimana, seseorang yang sudah menjalani hukuman, artinya sesuai azas kepastian hukum, seharusnya tidak boleh ‘dihukum lagi’ dengan menghilangkan hak konstitusinya untuk dipilih.

Tetapi, di satu sisi, jika mantan koruptor kembali mencalonkan diri sebagai caleg maka bisa menjadi kontroversi. Mengingat track record-nya yang tidak amanah.

Mengapa demikian?

Ini menjadi ujian kedewasaan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan. Yang saat ini diperlukan adalah gerakan untuk tidak memilih caleg mantan koruptor. Sehingga, nantinya didapatkan wakil rakyat yang mempunyai catatan bersih dari korupsi.

Korupsi identik dengan jabatan politik. Pendapat Anda?

Ada benarnya walaupun itu tidak absolut. Banyak pejabat politik korupsi, itu fakta yang tidak terbantahkan. Namun banyak juga wakil rakyat amanah yang tidak terpantau oleh media massa dan masyarakat.

Hendarsam Marantoko - nalar.id
Calon legislatif DPR RI dari Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko, tengah sosialisasi di daerah pemilihan di Lampung. NALAR/Dok.pri.

Selama Anda nyaleg, ada pembekalan bagi para caleg di parpol Anda agar terhindar dari praktik korupsi?

Sebagai caleg DPR RI dari Partai Gerindra, kami sudah mendapatkan pembekalan. Bahkan jauh sebelum proses pencalegan di mulai. Di mana, kultur Partai Gerindra harus bebas dari perilaku koruptif. Terbukti, kami menjadi salah satu partai yang minim angka korupsinya dibandingkan partai-partai lainnya.

Jika terpilih sebagai anggota dewan, apa gagasan Anda dalam memberantas korupsi?

Memperbaiki sistem dengan menaikkan pendapatan dari para pejabat politik. Lalu, secara paralel memberi hukuman seberat-beratnya. Bila perlu sampai hukuman mati jika tetap melakukan korupsi.

Selain itu?

Sudah ada role model yang bisa kita lihat pada KPK (Korupsi Pemberantasan Korupsi), dimana para penyidik dan pegawainya yang berasal dari polisi dan jaksa memeroleh penghasilan layak. Sehingga bisa fokus menjalankan pekerjaan tanpa harus memikirkan biaya-biaya pengeluaran yang memaksanya untuk korupsi.

Contohnya?

Dalam beberapa kasus, mantan penyidik KPK yang kembali ke instansi asalnya, prilakunya akan kembali seperti semula. Itu berarti sistem dan keadaan yang memaksa orang untuk melakukan hal tersebut. Undang-undang kadang dibuat bernafaskan idealisme, tapi tidak realistis untuk diterapkan sehingga hanya menjadi pajangan dan hiasan saja.

Jika misalnya nanti tidak terpilih, apa yang Anda lakukan untuk tetap memberantas korupsi?

Minimal saya tidak akan melakukan perilaku koruptif ketika menjalani profesi saya sebagai advokat.

Mengapa korupsi sulit dihilangkan?

Ini selalu menjadi pertanyaan. Memberantas korupsi, apakah orangnya yang diperbaiki atau sistemnya? Ini seperti pertanyaan, siapa yang duluan lahir: telur atau ayam?

Maksudnya?

Korupsi sulit dihilangkan karena seperti sudah menjadi budaya. Praktek ini sudah dilakukan sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Maka, perlu ada aturan ketat dan mencari jalan keluar dari problem mendasar permasalahan ini.

Tak bisa dipungkiri, untuk menjadi caleg, butuh ongkos politik tidak sedikit. Seberapa penting hal ini?

Betul sekali. Tapi itu tergantung cara dan inovasi kita masing-masing. Sekarang, media sosial bisa kita gunakan dan tidak menguras ongkos politik. Bahwa kita turun ke masyarakat menjadi hal yang penting. Walaupun itu juga cukup menguras ongkos. Tapi, pada intinya, semuanya tinggal pintar-pintar kita untuk berinovasi.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi