Nalar.ID

Komisioner LKMN Dilantik, Ini Harapan Bos Nagaswara

Jakarta, Nalar.ID – Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN) resmi dilantik, Selasa (29/1) lalu. Diharapkan, lembaga ini segera bekerja cepat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ada 10 komisioner yang dilantik untuk periode 2019 – 2024. Hal ini menjadi langkah positif untuk menjalankan UU tersebut secara cepat. Para komisioner itu, diantaranya Yurod Saleh, James F. Sundah, Molan Karim Tarigan, Rapin Mudiardjo Kawiradji, Marulam Juniasi Hutauruk, Rien Uthami Dewi, Irfan Aulia, Ebiet G. Ade, Yessi Kurniawan, dan Adi Adian.

Komisioner ini dilantik dan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly melalui Keputusan Menkumham Nomor M.HH.-01.KI.01.08 Tahun 2019, di hari yang sama pelantikan.

Di temui pekan ini, anggota komisi X DPR RI Anang Hermansyah menuturkan bahwa hampir setahun ini LKMN diisi oleh komisioner yang sifatnya pelaksana tugas. “Sekarang terpilih komisioner definitif. Harus ada akselerasi dan percepatan kerja,” katanya, di kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (29/1).

Dihubungi terpisah, Rabu (30/1), Rahayu Kertawiguna, bos perusahaan label rekaman dan CEO Nagaswara Music & Publishing, menyambut baik pelantikan komisioner LKMN tersebut.

Kerjasama dengan User

Rahayu menyebut, komisioner terpilih harus bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang belum dituntaskan oleh komisioner LKMN periode sebelumnya. Ia mencatat, ada beberapa pekerjaan krusial hingga kini yang belum dituntaskan LKMN terdahulu.

“PR utama (komisioner) adalah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak pengguna atau user dan asosiasinya agar pembayaran royalti lebih baik. Termasuk langkah penegakkan hukum untuk user yang tidak membayar (royalti). Termasuk penegakkan UU Hak Cipta,” jelas Rahayu.

Menurutnya, masalah royalti hak cipta maupun hak-hak terkait, harus ditegakkan. Ini sesuai pelaksanaan dan amanat UU Nomor 28 Tahun 2014, serta aturan turunannya.

“Pastinya, komisioner LKMN yang baru harus lebih fokus dan kompeten menjalankan amanat (UU Nomor 28 Tahun 2014). Melihat nama-nama (komisioner) di atas, seharusnya mewakili dari pelaku dan akademisi yang berkomitmen dalam hal penegakkan hak cipta,” tukasnya.

Ia menambahkan, LKMN, harus melakukan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Ini untuk memastikan penegakkan hak cipta berjalan sesuai jalur hukum. Adapun, lanjut Rahayu, peluang dan kesempatan ini masih terbuka lebar jika semua pihak lebih komitmen dalam penegakkan hukum.

“Karena hambatan kita adalah kurang tegasnya penindakkan hukum kepada user yang tidak kooperatif dalam pembayaran royalti. Sedangkan mereka (user) sudah memanfaatkan karya cipta untuk bisnis mereka yang tentu saja telah merugikan pihak lain,” tutupnya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi