Nalar.ID

Langkah Kemenkeu Mempercepat Penyaluran Dana Desa 

Nalar.ID, Jakarta – Penyaluran Dana Desa resmi dipercepat oleh Kementerian Keuangan mulai 2020. Formulanya, 40 persen pada penyaluran tahap pertama, 40 persen kedua, dan 20 persen ketiga. Percepatan ini untuk mendorong program-program pembangunan dan pelayanan publik di desa. Hal ini bisa berkontribusi untuk perekonomian nasional.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti menilai, percepatan penyaluran harus disertai sosialisasi plus pengawasan memadai pada pemerintah daerah dan desa. Itu untuk memastikan bahwa dana yang sudah disalurkan lebih cepat di eksekusi untuk kegiatan produktif. Pihaknya akan melanjutkan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa.

“Sampai sekarang kami melihat masih banyak ditingkatkan agar tepat guna dan efektif,” kata Prima, Rabu (15/1/2020).

Untuk pengawasan, Kemenkeu memanfaatkan sejumlah sistem. Ini untuk memastikan penyaluran belanja dana daerah terlaksana dengan baik. Seperti untuk sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM-SPAN) atau Sistem Keuangan Desa oleh BPKP yang bersinergi dengan OM-SPAN. Nantinya, pihaknya memantau pemenuhan syarat-syarat penyaluran oleh daerah.

Bersama Kemendes dan Kemendagri, Kemenkeu juga memiliki sistem whistleblowing. Sistem ini bisa memonitor tendensi-tendensi penyalahgunaan anggaran, yang nantinya ditangani secara cepat oleh pemerintah pusat.

Tahun 2020, Kemenkeu mengalokasikan Dana Desa Rp 72 triliun. Naik 2,9% dari tahun 2019 sebesar Rp70 triliun. Rata-rata, setiap desa menerima penyaluran Dana Desa Rp 960,59 juta tahun ini, lebih besar dari 2019 sebesar Rp 933,92 juta per desa.

Penulis: Febriansyah | Editor: Radinka Ezar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi