Nalar.ID

Lawatan PM Jepang ke Indonesia, HRWG: Renegosiasi Skema Kerja Magang ke Jepang

Nalar.ID, Jakarta – Human Rights Working Group (HRWG) menyambut lawatan kerja Perdana Menteri (PM) Jepang, Yoshihide Suga ke Indonesia, pada 20 Oktober 2020 lalu, dan Vietnam beberapa pekan lalu. HRWG mendesak pemerintah Jepang untuk melakukan negosiasi ulang kerja sama dalam skema magang Technical Intern Training Program (TITP).

Mengingat, maraknya praktik perekrutan tidak adil (unfair recruitment) yang ditandai penarikan biaya berlebih. Hingga eksploitasi tanpa pengawasan dan penindakan yang tegas dari pemerintah Indonesia terhadap pelaku-pelaku saat proses pra-keberangkatan dan eksploitasi kerja saat masa magang di Jepang.

Dalam siaran tertulis diterima Nalar.ID belum lama ini, praktik merugikan tersebut disebabkan oleh tindakan pemerintah Indonesia yang tidak menetapkan struktur biaya proses pemagangan ke Jepang.

“Skema ini hanya diatur melalui Permen Naker No. 8/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri. Para pemagang dikeluarkan dari skema perlindungan yang diatur dalam Pasal 4 (b) UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran,” tulis, dalam keterangan.

Di sana, lanjutnya, pemagang diperlakukan layaknya pekerja. Maka seharusnya, mereka masuk jaminan perlindungan UU No. 18/2017. HRWG mengakui kontribusi positif ekonomi atas kerjasama ini.

Seruan Negosiasi

Walau demikian, maraknya praktik eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) harus dihentikan.

“Dalam skema ini, alih-alih ingin meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, serta memperbaiki nasib dengan magang ke Jepang, sebelum mereka berangkat, justru banyak dari mereka sudah terlilit hutang,” jelasnya.

Seruan renegosiasi ini berbanding terbalik dengan upaya pemerintah, melalui Menteri Ketenagakerjaan, yang justru ingin meneruskan dan menambah kuota para pemagang ke Jepang.

Seruan negosiasi ulang dan moratorium adalah rekomendasi hasil kajian HRWG ‘Shifting the Paradigm of Indonesia-Japan Labour Migration Cooperation’ yang diluncurkan HRWG pada Mei 2020.

Studi menyimpulkan, dengan meneruskan kerjasama ini, sama hal nya kedua pemerintah (Indonesia dan Jepang) terus memfasilitasi praktik eksploitasi para pekerja. Pihaknya menegaskan, Pemerintah Indonesia dan Jepang harus mengubah paradigma lama, yaitu kerjasama mendatangkan buruh murah sebanyak-banyaknya. Serta tutup mata atas praktek eksploitasi menjadi paradigma yang mengedepankan perlindungan sebagai dasar kerjasamanya seperti semangat UU PPMI.

Struktur Pembiayaan

Selain moratorium atau penghentian sementara, kunjungan ini juga bisa jadi agenda renegosiasi bilateral, sambil memperbaiki payung hukum perlindungan dan efektivitas pengawasan, baik di Indonesia dan Jepang.

Pihaknya juga mendorong Pemerintah Indonesia terus didorong menetapkan struktur pembiayaan yang jelas. Selain itu mendorong mendisiplinkan dan memberikan sanksi kepada aktor-aktor yang selama ini melakukan praktik tidak etis.

Diketahui, setahun lalu, Pemerintah Jepang merevisi Undang-Undang Keimigrasian pada April 2019. Tujuannya, yakni menjaring 340.000 pekerja asing kategori Specified Skilled Workers dari beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia.

“Sayangnya, skema baru ini tak diikuti oleh penghapusan beberapa skema penempatan tenaga kerja asing yang telah berlaku sebelumnya, yaitu TITP,” sambungnya.

Menurut data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, pada 21 Januari 2020, terdapat 51.337 orang Indonesia bekerja di Jepang. Lebih separuhnya masuk dalam kategori skema magang.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi