Nalar.ID

Layanan BPJS Kesehatan Tak Lagi Gratis 100 Persen, Ini Penjelasannya

Jakarta, Nalar.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan angkat bicara tentang Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 tentang urun biaya layanan BPJS Kesehatan.

Menurut, aturan ini berlaku tatkala Menteri Kesehatan (Menkes) menetapkan jenis layanan yang berpotensi disalahgunakan.

Ditemui di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, belum lama ini, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Muhammad Arief, membenarkan hal tersebut. Katanya, daftar layanan kesehatan yang berpotensi disalahgunakan bakal disusun oleh tim yang dibentuk Kemenkes.

Belum Berlaku Saat Ini
“Mereka membuat daftar selama tiga minggu lalu rekomendasi satu minggu. Berarti satu bulan. Akhir Februari, seharusnya selesai, setelah itu sosialisasi,” kata Budi, Rabu (30/1).

Budi menambahkan, skema urun biaya tidak langsung berlaku saat ini. Usai ditetapkan, tak langsung diimplementasikan. Ada sosialisasi.

Dihubungi terpisah, Jumat (1/2), Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, menjelaskan, Permenkes 51/2018 positif. Sebab, lanjutnya, peserta penerima bantuan iuran (PBI) tak dikenakan skema urunan biaya.

Paling mendesak, sebenarnya, kata Tulus, meski ada tim khusus, mesti diketahui kategori medis apa saja. “Soal ini, kebijakan potensinya harus diwaspadai terkait biaya ilegal yang diterapkan yang notabene enggak masuk BPJS tapi masuk ke rumah sakit,” jelasnya.

Teken Desember 2018
Diketahui, pemerintah baru saja menelurkan Permenkes 51/2018 tentang run biaya dan selisih bayar program jaminan kesehatan. Aturan diteken Desember 2018.

Dalam aturan anyar tersebut, layanan kesehatan yang bisa menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dibatasi. Khususnya untuk biaya kunjungan rawat jalan rumah sakit kelas A dan kelas B sebesar Rp 20 ribu untuk satu kali kunjungan. Sementara, kelas C, D dan klinik utama, sebesar Rp 10 ribu.

Aturan itu turut membatasi jumlah biaya paling tinggi untuk kunjungan rawat jalan Rp 350 ribu untuk maksimal 20 kali kunjungan dalam jangka waktu 3 bulan. Sementara, rawat inap, biaya ditanggung peserta dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan sebesar 10 persen dari total biaya.

Kemenkes membatasi besarnya biaya yang ditanggung peserta rawat jalan sebesar 10 persen biaya yang dihitung dari total tarif Sistem Indonesia Case Base Groups (INA-CBG). Atau tarif layanan kesehatan yang dipatok pemerintah, atau paling tinggi Rp 30 juta.

Dalam skema ini, rumah sakit wajib memberitahu dan dapat persetujuan dari peserta BPJS Kesehatan soal kesediaan menanggung selisih biaya. Aturan itu tak berlaku bagi peserta PBI dan warga yang didaftarkan pemerintah daerah.

Penulis: Erha Randy | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi